Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus benar-benar menyentuh kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia, bukan menjadi alat memperkaya segelintir oknum. Peringatan ini disampaikannya di hadapan ribuan kepala Sekolah Pemberian Gizi (SPPG) dan mitra pelaksana program saat menghadiri acara *Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition* di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (3/6).
“Makan paling gampang dikorupsi,” tegas Prabowo, menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program ini harus benar-benar berujung pada pangan berkualitas yang sampai ke piring anak-anak, bukan ke rekening pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Pernyataan itu muncul tepat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN)—yakni Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung serta Sonny Sonjaya—sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang senilai miliaran rupiah pada 2025–2026. Penyidik mengungkap adanya mark-up besar-besaran dalam pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu tablet, dan 5.400 televisi 75 inci yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Prabowo menyebut tindakan pemberhentian ketiga pejabat tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. “Saya sedih harus mengambil keputusan ini, tapi demi kepentingan rakyat, tidak ada pilihan lain,” ujarnya, menegaskan bahwa integritas program ini adalah soal harga diri bangsa.
Ia menekankan, MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi strategis untuk masa depan generasi Indonesia. “Anak-anak kita tidak bisa menunggu. Mereka butuh gizi seimbang sekarang, bukan janji-janji yang diselundupkan lewat proyek fiktif.”
Langkah pemerintah kini berlanjut dengan pemberhentian sementara seluruh struktur lama BGN dan penunjukan Nanik S. Deyang sebagai kepala baru, yang dikenal aktif melakukan sidak mendadak ke dapur-dapur sekolah. Audit internal pun tengah digelar untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan.
Dengan kasus ini, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah: “Program yang bertujuan mulia justru paling rentan disalahgunakan. Kita harus lebih tegas, lebih waspada, dan lebih transparan. Karena rakyat tidak butuh simbol, tapi makanan yang benar-benar bergizi.”
