Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat pejabat baru di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Dua di antaranya mengisi jabatan strategis di Badan Gizi Nasional (BGN), sementara satu tokoh serikat buruh ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan—langkah yang menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program sosial sekaligus memperkuat suara buruh di meja kebijakan.
Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, ditetapkan sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Bersamanya, Trenggono dan Agustina Arumsari dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung yang juga sedang menjalani proses hukum. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026, dan menjadi bagian dari upaya pembersihan struktur kepemimpinan lembaga yang sempat tercoreng oleh skandal korupsi berskala besar.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara resmi diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026. Pemilihan Said Iqbal—yang dikenal sebagai sosok yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja—menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun dialog konstruktif dengan serikat buruh, bukan sekadar mengakomodasi tekanan massa.
Upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo berlangsung khidmat. Para pejabat mengucapkan sumpah jabatan sesuai keyakinan masing-masing, dengan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai hukum, menjunjung integritas, dan melayani kepentingan publik. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pimpinan tertinggi negara seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian personalia. Ini adalah langkah sistemik untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program BGN yang sempat menjadi simbol kegagalan tata kelola keuangan negara. Sementara itu, kehadiran Said Iqbal di lingkaran kekuasaan menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menganggap suara buruh sebagai ancaman, melainkan mitra strategis dalam membangun ekonomi yang inklusif.
Dengan dua keputusan sekaligus—membersihkan lembaga gizi dan mengangkat tokoh buruh ke posisi penasihat—Presiden Prabowo menunjukkan dua sisi kebijakan yang saling terkait: efisiensi administrasi dan keadilan sosial. Keduanya menjadi fondasi baru dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya berjalan, tapi juga dipercaya.
