Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik dan siap menjawabnya bukan dengan retorika, melainkan dengan pencapaian nyata yang dapat diukur oleh rakyat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Jumat (12/6/2026), Presiden menekankan bahwa demokrasi adalah fondasi tak tergoyahkan bagi Indonesia, meski tak sempurna.
“Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi,” ujar Prabowo, merujuk pada wawancaranya dengan Majalah *The Economist*. Ia menambahkan, legitimasi kekuasaannya berasal dari lebih dari 90 juta suara rakyat dalam pemilu yang bebas dan adil—sebuah mandat yang menjadi dasar moral bagi setiap kebijakan pemerintah.
Prabowo menekankan bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan cermin yang memperjelas jalan. “Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri menelaahnya dengan saksama, memilahnya berdasarkan fakta dan realitas kehidupan rakyat biasa,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan suara masyarakat, baik yang datang dari media, akademisi, maupun gerakan sosial.
Lebih jauh, Presiden menyoroti kekhasan budaya Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi yang efektif di Indonesia harus mengutamakan kerja sama, bukan fragmentasi; kerendahan hati, bukan permusuhan politik. “Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Prabowo menolak narasi yang menggambarkan pemerintahnya sebagai otoriter atau tertutup. Sebaliknya, ia menawarkan transparansi melalui hasil: “Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan pidato, melainkan dengan jalan tol yang selesai, listrik yang menyala di pelosok, harga pangan yang terkendali, dan lapangan kerja yang tercipta.”
Pernyataan ini menyusul serangkaian kritik publik terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Namun, Prabowo menegaskan bahwa dialog terbuka adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ia pun mengajak semua pihak untuk berkontribusi secara konstruktif, bukan destruktif.
“Demokrasi bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar dan bertindak,” tutupnya.
