Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membahas strategi nasional pengembangan energi alternatif dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, 11 Juni 2026. Pertemuan itu digelar dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang mengancam stabilitas pasokan energi Indonesia.
Bahlil mengungkapkan, Presiden menekankan perlunya percepatan transisi dari penggunaan LPG ke compressed natural gas (CNG) sebagai bahan bakar rumah tangga dan transportasi. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka pendek yang sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. “Bapak Presiden memerintahkan agar kita tidak hanya menunggu kondisi darurat, tapi membangun ketahanan energi sejak sekarang,” ujar Bahlil usai rapat.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat penataan tata kelola pertambangan mineral strategis, serta memastikan kesiapan infrastruktur listrik PT PLN dan ketersediaan bahan bakar minyak nasional. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi sumber daya alam harus sejalan dengan kebutuhan energi bersih dan berkelanjutan.
Di sisi diplomasi, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa Indonesia sedang memperluas kerja sama energi dengan negara-negara produsen minyak di Afrika—terutama Aljazair, Nigeria, dan Angola—sebagai alternatif pasokan yang menghindari rute Selat Hormuz. “Kita tidak ingin terjebak dalam krisis akibat konflik di kawasan lain. Afrika bukan sekadar pilihan, tapi strategi bertahan,” kata Havas usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan.
Tak hanya Afrika, Indonesia juga menjajaki peluang impor minyak dari Amerika Latin, yang dinilai memiliki potensi besar dan relatif stabil secara politik. “Hampir semua negara di kawasan itu punya cadangan dan kapasitas produksi yang bisa kita akses,” tambah Havas.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan ketahanan energi nasional tidak lagi bergantung pada satu sumber atau rute geografis. Strategi yang dijalankan bukan sekadar respons terhadap krisis, tapi perencanaan sistemik untuk membangun kedaulatan energi jangka panjang—sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim yang mandiri secara strategis.
