Sumbawanews.com,- Pemilik kendaraan di DKI Jakarta yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat menghindari sanksi administratif jika menyelesaikan kewajibannya sebelum 31 Agustus 2026. Pembebasan sanksi diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan khusus, hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, dan tidak mencakup perpanjangan STNK lima tahunan. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban Wajib Pajak sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan daerah.
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui kanal resmi seperti aplikasi SIGNAL, Samsat Induk, atau gerai Samsat. Sistem akan langsung menghapus sanksi yang timbul akibat keterlambatan saat pembayaran dilakukan dalam periode program. Namun, perpanjangan STNK lima tahunan tetap harus memenuhi prosedur standar, termasuk pemeriksaan fisik kendaraan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyarankan agar Wajib Pajak tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir, guna menghindari potensi kepadatan layanan atau kendala teknis. Pembayaran PKB dan BBNKB yang tertib juga berkontribusi pada penerimaan daerah yang digunakan untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Jakarta.
