Sumbawanews.com,- Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Acara yang digelar di Hotel Marriott Yogyakarta pada Kamis (4/6) menandai langkah strategis Kemendagri dalam mendorong kompetisi yang adil antardaerah dengan membagi penilaian berdasarkan regional, bukan skala nasional.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pendekatan regional sengaja diterapkan agar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tidak kalah bersaing dengan kota atau provinsi besar yang memiliki sumber daya lebih melimpah. “Daerah kecil seringkali kalah sejak awal jika dinilai secara nasional. Dengan regional, kami ingin memastikan kreativitas dan kerja keras tetap dihargai, apa pun skalanya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).
Program ini mencakup enam wilayah regional di seluruh Indonesia—Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Penghargaan untuk Papua masih akan diselenggarakan dalam waktu dekat, menandai penyelesaian seluruh rangkaian apresiasi tahun ini.
Empat kategori utama menjadi fokus penilaian: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, dan Penanggulangan Kemiskinan serta Penurunan Stunting. Setiap kategori memberikan penghargaan peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, dengan insentif finansial sebagai bentuk dukungan nyata: Rp3 miliar untuk peringkat I, Rp2 miliar untuk peringkat II, dan Rp1 miliar untuk peringkat III.
Di kategori penurunan pengangguran, Kabupaten Kulon Progo meraih juara I tingkat kabupaten, diikuti Pacitan dan Jombang. Untuk tingkat kota, Magelang unggul, disusul Surakarta dan Denpasar. Di level provinsi, Jawa Timur menjadi yang terbaik, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada Creative Financing, Kabupaten Madiun memimpin, dengan Sleman dan Gianyar di posisi kedua dan ketiga. Kota Surabaya menjadi yang terbaik di tingkat kota, sementara DKI Jakarta dan Banten meraih juara provinsi.
Di bidang pengendalian inflasi, Garut memimpin tingkat kabupaten, Cirebon di tingkat kota, dan Bali menjadi provinsi terbaik. Di tingkat provinsi, Bali juga menempati posisi teratas, diikuti DIY dan Jawa Tengah.
Sementara itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi yang terbaik. Di tingkat kota, Denpasar meraih juara I, diikuti Surabaya dan Tangerang Selatan. Untuk provinsi, Bali kembali menjadi yang terdepan, diikuti Jawa Barat.
Acara yang dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, juga dimeriahkan kehadiran Wakil Mendagri Bima Arya dan Akhmad Wiyagus, serta pimpinan komisi DPR RI dan seluruh kepala daerah se-Regional Jawa-Bali.
Tito menegaskan, program ini bukan sekadar seremoni, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun budaya akuntabilitas dan inovasi di tingkat lokal. “Ini akan berlanjut. Gelombang berikutnya mungkin fokus pada kota bersih, layanan publik, atau tata kelola digital. Yang penting, daerah terus didorong untuk berinovasi sesuai kebutuhan riil masyarakatnya,” pungkasnya.
