Sumbawanews.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak DPR segera memulai proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum, menekankan bahwa keterlambatan akan berisiko mengganggu kesiapan teknis dan politik menjelang pesta demokrasi berikutnya. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan, partainya telah menyiapkan tim khusus untuk mengidentifikasi poin-poin krusial dalam RUU Pemilu, sekaligus melakukan konsultasi intensif dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
“Kita sudah siap secara substansi, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah kecepatan proses,” ujar Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Ia mengingatkan bahwa jika pembahasan tertunda, akan muncul sejumlah tantangan kompleks, terutama terkait penyesuaian regulasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum sepenuhnya diakomodasi.
Ganjar juga menyoroti dinamika politik antarpartai yang semakin dinamis. Menurutnya, lobi dan konsensus politik harus segera dimulai agar tidak terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam tata cara pemilu. “Kita butuh ruang dialog yang intens, bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di antara kekuatan politik yang ada,” tambahnya.
Sebelumnya, PDIP telah mengambil inisiatif membentuk tim evaluasi mandiri untuk menyusun rekomendasi teknis, seiring dengan kabar bahwa pemerintah berencana mengambil alih inisiatif penyusunan RUU Pemilu. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap tekanan dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), yang mendesak transparansi melalui pembukaan naskah akademik dan partisipasi partai non-parlemen.
Dengan waktu yang semakin sempit menjelang pelaksanaan pemilu, PDIP menegaskan bahwa kepastian hukum bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi demokrasi yang tidak bisa ditawar. “Jangan sampai karena kita terlambat, suara rakyat justru terabaikan,” tegas Ganjar.
