Sumbawanews.com,- Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyindir keras diskusi antara tiga menteri dan mantan aktivis di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berakhir ricuh akibat protes mahasiswa. Menurutnya, pemilihan waktu dan lokasi acara—yang digelar di tengah gelombang ketidakpuasan publik—terkesan sengaja menantang, bukan membangun dialog.
“Saya justru mempertanyakan mengapa harus di sini, di saat seperti ini? Kesannya seolah menantang, tak peduli dinamika yang sedang berkembang,” ujar Deddy, Kamis (18/6), menanggapi kejadian pada Senin (15/6) malam di Joglo GIK UGM, Sleman.
Diskusi bertajuk *Kopdar Bareng Mas Dar: Pancasila Pemersatu Bangsa* itu dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang tercantum dalam poster acara, tak hadir. Acara berlangsung sekitar 30–40 menit sebelum terganggu oleh sekelompok mahasiswa yang menuntut pembatalan forum, menganggap kebijakan yang dibahas sudah final dan dialog ini hanya formalitas.
Deddy menyoroti posisi Budiman sebagai mantan aktivis yang kini berada di jantung kekuasaan. Ia menilai, Budiman telah terpisah jauh dari realitas mahasiswa—bukan lagi bagian dari gerakan, tapi bagian dari sistem yang dikritiknya dulu. “Dia tak bisa terus bernostalgia sebagai aktivis. Itu satu-satunya modal politiknya untuk bertahan di lingkar kekuasaan. Tapi sekarang, dia justru jadi bagian dari tembok yang harus dirobohkan,” tegas Deddy.
Sudaryono, dalam klarifikasi resmi, membantah tudingan bahwa rombongan kabur. Ia menegaskan, mereka datang dengan niat dialog terbuka dan tetap bertahan meski mobilnya dicegat. “Kami keluar lagi, duduk bersila di aspal, tetap ingin berbicara. Ini bukan lari, ini komitmen pada demokrasi,” ujarnya.
Budiman sendiri menyatakan kekecewaannya atas berakhirnya diskusi yang seharusnya menjadi ruang bertukar pikiran. “Saya siap berdialog. Tapi kondisi memanas, petugas keamanan memutuskan evakuasi demi keselamatan,” katanya.
Namun, sejumlah mahasiswa dan organisasi seperti KAGAMA Muda justru memuji aksi protes sebagai bentuk kebangkitan kesadaran politik. Mereka menilai, diskusi yang digelar setelah kebijakan sudah diterapkan—bukan sebelumnya—hanya bersifat simbolis, bahkan menghina kecerdasan mahasiswa.
Kritik dari PDIP ini memperdalam polemik yang kini membelah ruang publik: apakah dialog tetap relevan jika struktur kekuasaan tak berubah? Ataukah, seperti yang diingatkan Deddy, dialog yang tak didahului kepekaan terhadap konteks justru menjadi provokasi yang lebih berbahaya daripada keheningan.
