Sumbawanews.com,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memperkenalkan empat langkah strategis untuk mereformasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul penunjukannya sebagai pemimpin baru lembaga tersebut. Fokus utamanya: efisiensi anggaran, penataan distribusi dapur, peningkatan kualitas intervensi, dan perluasan jangkauan ke daerah 3T tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
Dalam konferensi pers perdana di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mengejar kuantitas penerima manfaat, melainkan memprioritaskan kualitas dan ketepatan sasaran. “Tahun ini, kami tidak mengejar angka. Kami mengejar dampak,” ujarnya.
Anggaran BGN yang tersisa sekitar Rp26,8 triliun setelah pemangkasan akan dialokasikan secara lebih strategis. Empat pilar reformasi yang diumumkan meliputi:
Pertama, *refocusing* penerima manfaat. BGN akan memusatkan intervensi pada kelompok paling rentan: ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah dasar—mengacu pada rekomendasi para ahli gizi yang menekankan pentingnya seribu hari pertama kehidupan hingga usia sembilan tahun. “Ini masa emas untuk mencegah stunting dan gangguan perkembangan,” jelas Nanik.
Kedua, moratorium pembangunan dapur MBG baru. Saat ini, sebagian besar dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih kekurangan layanan. BGN akan meninjau ulang kebutuhan ideal dapur per kecamatan, dan membatasi jumlahnya agar tidak berlebihan. “Di satu kecamatan, cukup enam dapur yang beroperasi secara optimal. Tidak perlu lebih,” tegas Nanik.
Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur yang sudah berjalan. BGN akan memeriksa standar keamanan pangan, kualitas nutrisi menu, dan kompetensi pengelola. Dapur yang gagal memenuhi kriteria akan dikenai sanksi, termasuk penghentian sementara operasional. “Kami tidak bisa membiarkan makanan bergizi justru membahayakan,” kata Nanik.
Keempat, perluasan cakupan MBG ke daerah 3T melalui skema pendanaan inovatif. BGN tengah menjajaki kemitraan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari lembaga internasional, serta pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah ada di sekolah, puskesmas, atau balai desa. “Tidak harus bangun dapur baru. Kita bisa memaksimalkan yang sudah ada,” ujar Nanik.
Langkah-langkah ini diambil setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya reformasi sistemik dalam program MBG. Nanik menegaskan, tujuan akhirnya bukan sekadar memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat secara gizi—dengan cara yang berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
Dengan pendekatan baru ini, BGN berharap bisa memperbaiki citra program yang sempat tercoreng oleh dugaan korupsi dan ketidakmerataan distribusi, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
