Sumbawanews.com,- Viralnya video petugas Dishub DKI mengangkut sepeda motor milik pengemudi ojek online di Jakarta Timur akhirnya mendapat respons resmi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan, tindakan itu bukanlah razia sembarangan, melainkan bagian dari penertiban parkir liar yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
Pramono menjelaskan, petugas dari Sudin Perhubungan Jakarta Timur langsung mendatangi rumah pengemudi bernama Vira untuk berdialog secara personal. Dalam pertemuan itu, pengemudi tersebut tidak hanya menerima penjelasan tentang aturan parkir, tetapi juga mengakui kesalahannya dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesadaran akan pelanggaran yang dilakukan.
“Tidak ada pungutan sama sekali dalam proses penyelesaian kasus ini,” tegas Pramono di Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6/2026). Ia menambahkan, pihak Dishub telah menjamin bahwa pengambilan kendaraan dilakukan semata untuk menegakkan ketertiban umum, bukan sebagai alat pungli atau pemerasan.
Video yang beredar di media sosial sempat memicu gelombang kritik, karena menunjukkan seorang pengemudi ojol yang berteriak histeris memohon agar motornya tidak diangkut—karena menjadi satu-satunya alat mencari nafkah. Namun, menurut Pramono, insiden itu justru menjadi pelajaran berharga bagi jajaran pemerintah untuk lebih proaktif dalam komunikasi publik.
“Kita tidak ingin ada lagi kejadian yang hanya direspons setelah viral. Pelayanan publik harus berjalan sebelum jadi trending,” ujarnya.
Pramono juga menekankan bahwa penertiban parkir liar bukanlah upaya menindas pengemudi ojol, melainkan bagian dari strategi besar memulihkan fungsi ruang publik yang selama ini terganggu oleh parkir sembarangan. Ia menilai, banyak pengemudi ojol yang tidak menyadari bahwa parkir di trotoar atau area larangan justru menghambat akses pejalan kaki, terutama lansia dan penyandang disabilitas.
Sudin Perhubungan Jakarta Timur pun telah mengambil langkah lanjutan dengan menggelar sosialisasi langsung ke komunitas pengemudi ojol, menyampaikan titik-titik parkir resmi dan alternatif yang aman. Langkah ini diharapkan bisa mencegah terulangnya insiden serupa.
“Kami ingin hubungan antara pemerintah dan warga, termasuk para pengemudi ojol, dibangun atas dasar saling memahami, bukan saling menyalahkan,” tutup Pramono.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa penegakan aturan tidak boleh melupakan dimensi kemanusiaan—dan bahwa komunikasi yang transparan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
