Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengecam wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, langkah itu tidak relevan dengan prioritas utama program yang seharusnya fokus pada peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di dalam negeri.
“Program MBG lahir untuk menangani masalah gizi buruk di dalam negeri, bukan untuk dijadikan simbol diplomasi atau ekspansi ke luar negeri,” tegas Yahya dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2026). Ia menilai, usulan Kepala BGN Dadan Hindayana justru mengalihkan perhatian dari masalah mendesak yang belum terselesaikan.
Hingga kini, target penerima manfaat MBG sebanyak 82 juta orang pada 2026 baru tercapai sekitar 60 juta. Artinya, masih ada lebih dari 22 juta penerima yang belum terlayani. Di sisi lain, sejumlah fasilitas pelayanan gizi (SPPG) masih belum memenuhi standar minimal: ada yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Bahkan, kasus keracunan akibat konsumsi MBG masih tercatat di beberapa daerah.
“Kita belum bisa menjamin keamanan dan kualitas MBG di dalam negeri, tapi sudah berpikir mengirimkannya ke luar negeri? Ini seperti membangun rumah di atas pasir,” ujar Yahya.
Dadan, yang sebelumnya mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah, mengatakan bahwa sekitar 1.081 anak dari keluarga pekerja migran Indonesia di sana menyambut hangat ide penerapan MBG. Menurutnya, para siswa secara spontan meminta program yang sama seperti yang mereka lihat di tanah air. “Mereka ingin merasakan keadilan, ingin tahu bahwa pemerintah tidak melupakan mereka,” ujar Dadan.
Namun, Yahya menanggapi dengan tajam: “Jika anak-anak di Jeddah butuh perhatian, mengapa yang di Malaysia, yang jumlahnya jauh lebih banyak, justru diabaikan? Atau di Timur Tengah lainnya, di Afrika, atau di kawasan perbatasan yang jauh lebih terpencil?”
Ia menekankan, BGN harus memperkuat sistem distribusi, pengawasan, dan evaluasi program di dalam negeri sebelum mempertimbangkan ekspansi. “Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan nyawa jadi alat pencitraan. Kita butuh solusi nyata, bukan simbolik.”
Sementara itu, Dadan menyatakan bahwa usulan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kajian awal. Ia berharap, jika berhasil diuji coba di Jeddah, program ini bisa menjadi pilot project bagi wilayah-wilayah dengan komunitas pekerja migran Indonesia lainnya.
Namun, kritik dari Komisi IX tak hanya datang dari Yahya. Partai PDIP dan sejumlah anggota dewan lainnya juga menyebut wacana ini “aneh-aneh” dan “melenceng dari misi dasar”. Beberapa pihak bahkan meminta agar BGN fokus menuntaskan 1.152 dapur MBG yang masih ditutup sementara akibat masalah teknis dan keamanan pangan.
Di tengah tekanan politik dan kritik publik, pertanyaan besar pun muncul: Apakah pemerintah sedang membangun program gizi untuk rakyat, atau untuk citra?
Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo terkait usulan tersebut. Namun, tekanan untuk memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat di dalam negeri semakin kuat—bukan hanya dari DPR, tapi dari jutaan ibu yang menunggu jatah makan bergizi untuk anak-anak mereka.
