Sumbawanews.com,- Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Satgas PRR) melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Jumat, 12 Juni 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari mandat resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, yang menugaskan Satgas PRR mengawal pemulihan infrastruktur kritis pasca-bencana alam di Sumatra.
Ditemani tim teknis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan perwakilan PT Hutama Karya, Satgas PRR mengevaluasi kerusakan parah pada jembatan yang menjadi urat nadi transportasi antara dataran tinggi Gayo dan pesisir utara Aceh. Jembatan ini, yang terletak di Jalan Raya Bireuen–Takengon, Kecamatan Pintu Rime Gayo, menjadi jalur vital bagi distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat.
Bencana longsor dan banjir bandang yang melanda wilayah itu sebelumnya merusak total struktur jembatan. Fondasi salah satu abutmen patah, badan jembatan miring hingga menciptakan perbedaan elevasi hingga empat meter, dan jalan pendekat di kedua sisi mengalami longsor beruntun. Tanah di sekitar lokasi masih dalam kondisi labil, berisiko tinggi terhadap pergerakan massal.
BPJN Aceh secara tegas merekomendasikan agar jembatan tidak digunakan sama sekali—baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat—karena berpotensi menyebabkan kegagalan struktural dan ancaman nyawa. Meski masyarakat sempat membuka akses darurat secara swadaya, kondisi jalan itu masih jauh dari aman.
Untuk solusi jangka panjang, tim teknis mengusulkan pembangunan jembatan *shortcut* baru dengan desain *balanced cantilever*. Jembatan ini akan memiliki tiga bentang utama: 101 meter, 180 meter, dan 101 meter, dengan total panjang hampir 400 meter. Desain ini sengaja dipilih untuk menghindari zona rawan longsor, memperkuat keandalan jalur nasional, dan menjamin keselamatan pengguna jalan dalam jangka panjang.
Pembangunan jembatan permanen ini dijadwalkan dimulai pada 2027. Namun, Satgas PRR menekankan perlunya persiapan dini: koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan, sosialisasi kepada masyarakat terdampak, dan penyiapan dokumen teknis. “Jika memungkinkan, langkah-langkah persiapan bisa dimulai akhir 2026 agar pelaksanaan pembangunan tidak tertunda,” demikian arahan yang disampaikan kepada Kasatgas PRR, Tito Karnavian.
Sementara menunggu pembangunan jembatan baru, BPJN Aceh melalui Satker Wilayah III telah memperbaiki jalan alternatif sebagai pengganti sementara. Di sejumlah titik, lebar jalan ditingkatkan dari empat meter menjadi enam meter untuk memperlancar arus lalu lintas lintas tengah menuju Takengon. Selain itu, penataan dinding tebing dan pengendalian aliran sungai juga menjadi bagian dari paket pemulihan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga membangun ketahanan sistem transportasi yang tahan bencana—agar jembatan Enang-Enang tak lagi menjadi titik lemah, melainkan simbol kebangkitan yang kokoh.
