Sumbawanews.com,- BEM UI bersama sejumlah organisasi mahasiswa se-Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Bundaran Hotel Indonesia, Jumat, 12 Juni 2026, dengan tuntutan lima poin yang menyoroti krisis ekonomi dan kegagalan kebijakan pemerintah. Aksi yang bertajuk #IndonesiaMenujuBangkrut ini dipicu oleh keputusasaan terhadap kondisi rakyat yang semakin terjepit, sementara anggaran negara dinilai disalahgunakan dan kebijakan publik terus mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyatakan bahwa krisis ini bukan sekadar masalah politik, melainkan soal kelangsungan hidup rakyat. “Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, pajak menghimpit UMKM, dan pemerintah sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (11/6). Menurutnya, kritik berbasis data telah berulang kali disampaikan, tapi diabaikan—hingga akhirnya turun ke jalan menjadi satu-satunya cara untuk membangunkan kesadaran.
Aksi yang dimulai dari Lapangan FISIP UI pukul 10.00 WIB ini akan diikuti oleh BEM UI, 15 BEM fakultas di Universitas Indonesia, serta aliansi dari IPB, PNJ, Universitas Pancasila, Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, dan Semar UI. Jumlah massa masih dalam proses finalisasi, namun diprediksi akan menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar sepanjang tahun ini.
Lima tuntutan utama yang akan digaungkan dalam aksi ini adalah:
1. **Hentikan pemborosan APBN** yang terus mengalir ke program tidak transparan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi sarang korupsi elite.
2. **Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM** yang terus melonjak, membebani rumah tangga miskin dan menengah.
3. **Batalkan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih**, yang dinilai sebagai proyek fiktif yang menghabiskan dana rakyat tanpa hasil nyata.
4. **Hentikan militerisasi di ranah sipil**, khususnya di lingkungan kampus, yang mengancam kebebasan akademik dan ruang kritis mahasiswa.
5. **Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah**, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat yang semakin menderita.
Athof menekankan bahwa kontrak sosial antara negara dan rakyat kini sedang dirusak sistematis. “Kita tidak lagi memperdebatkan ideologi. Kita mempertahankan hak hidup,” katanya. Ia menyoroti kebijakan PP 20/2026 yang membebani UMKM dengan pajak berlapis, sementara pemerintah justru mencabut royalti mineral dan batu bara yang seharusnya menjadi sumber pendanaan sosial.
Aksi ini juga menjadi respons terhadap kegagalan pemerintah dalam menanggapi krisis multidimensi: pengangguran generasi muda, kenaikan biaya hidup, dan pendidikan yang semakin terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan. “Kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas. Bukan tempat di mana tentara datang mengawasi diskusi mahasiswa,” tambahnya.
Dengan aksi ini, BEM UI dan aliansinya menegaskan bahwa mereka tidak lagi percaya pada mekanisme formal yang sudah gagal. “Kami tidak meminta izin. Kami membangunkan kesadaran,” ujar Athof. Mereka menantang pemerintah untuk tidak lagi menganggap demonstrasi sebagai ancaman, tapi sebagai cermin dari kegagalan kebijakan.
Aksi di Bundaran HI direncanakan berlangsung damai, dengan koordinasi ketat antar organisasi dan pengawasan medis serta hukum. Namun, pesan yang dibawa jelas: jika pemerintah tidak mendengar, rakyat akan berbicara lebih keras.
