Sumbawanews.com,- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah terus mempercepat program hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Program ini, yang telah dimulai sejak 2025 dan akan berlanjut hingga 2027, mencakup penanaman komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan tebu, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah bagi petani.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Amran menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar pengolahan, tapi transformasi ekosistem perkebunan rakyat menjadi rantai nilai yang berkelanjutan. Fasilitas pengolahan telah dibangun di sejumlah titik strategis: pabrik kelapa di Maluku Utara, serta pusat pengolahan di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Indragiri Hilir, Riau. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Tak hanya infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan bantuan pertanian besar-besaran, terutama di wilayah 3T. Pada 2026, anggaran bantuan di Papua mencapai Rp3,2 triliun, meningkat dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya. Total bantuan selama dua tahun ini telah menyentuh lebih dari Rp5,5 triliun, berupa alat mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan pendampingan teknis. Presiden Prabowo secara khusus menegaskan agar program ini dilanjutkan, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat pedesaan.
Amran menambahkan, seluruh lahan perkebunan rakyat tersebut diberikan secara hibah kepada petani, bukan melalui sistem sewa atau kredit. “Ini bukan sekadar program pertanian, tapi keadilan ekonomi bagi rakyat kecil,” ujarnya. Ia menegaskan, hilirisasi ini adalah jembatan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput.
Program ini juga didukung pengawasan ketat dari KPK untuk mencegah penyimpangan, serta evaluasi ketat terhadap penyedia benih unggul demi menjamin kualitas hasil panen. Dengan pendekatan terpadu antara penanaman, pengolahan, dan pemberdayaan, pemerintah bertekad menjadikan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung baru perekonomian pedesaan Indonesia.
