Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mempertanyakan dasar kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam tanggapannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Habiburokhman menilai bahwa kritik dari mantan pejabat seharusnya disampaikan dengan etika dan kearifan, bukan dengan nada yang menggugat kinerja pemerintah yang sedang berjalan.
“Beliau kan cuma 3 bulan menjabat sebagai Wamenlu. Tapi sekarang jadi yang paling tahu soal Kemlu? Itu yang ingin kita tanyakan,” ujar Habiburokhman, Selasa (2/6/2026). Ia menekankan, pengalaman sebagai mantan pejabat bukanlah jaminan otoritas moral untuk menghakimi kinerja pejabat saat ini.
Habiburokhman membandingkan sikap Dino dengan tradisi politik di Amerika Serikat, di mana mantan presiden seperti George W. Bush tidak pernah secara terbuka mengkritik Barack Obama atau Joe Biden. “Di Komisi III DPR pun, mantan ketua komisi tidak pernah menyerang pimpinan yang sedang menjabat. Mereka menghormati masa jabatan, bukan mengganggu,” katanya.
Ia menegaskan, kritik dari LSM atau akademisi memang sah dan diperlukan sebagai bagian dari demokrasi. Namun, bagi mantan pejabat negara, standar etika harus lebih tinggi. “Kalau orang luar mengkritik, silakan. Tapi kalau mantan Wamenlu yang cuma 3 bulan menjabat, ya harus lebih elegan. Jangan sampai terkesan ingin menunjukkan superioritas yang tidak berdasar.”
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik Dino terhadap sejumlah perjalanan dinas Presiden Prabowo ke luar negeri, yang dinilai terlalu sering dan mahal. Habiburokhman menilai, kritik semacam itu justru bisa mengurangi ruang bagi pemerintah untuk bekerja secara optimal. “Kita harus memberi kesempatan kepada yang sedang menjalankan amanah. Bukan malah menghakimi sebelum hasilnya terlihat.”
Ia juga menyoroti bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, banyak mantan pejabat yang memilih diam atau memberi masukan secara privat, bukan lewat media. “Dino punya pengalaman, itu kita akui. Tapi pengalaman bukan alasan untuk mengabaikan etika kepejabatan,” tegasnya.
Pernyataan Habiburokhman ini memperdalam perdebatan publik tentang batas antara kritik konstruktif dan penghakiman politik. Sementara itu, Dino Patti Djalal belum memberikan respons resmi terhadap tanggapan tersebut.
