Sumbawanews.com,- Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth pada acara Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat, 11 September 2026. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan berdampak signifikan bagi perempuan dan kelompok rentan, sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel dalam menjadikan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai inti pembangunan daerah yang inklusif. Perwakilan gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhamad Muslim, menyatakan penghargaan ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat “Bekerja Bersama Merangkul Semua”.
Berbagai program prioritas dalam 10 Janji Gubernur secara langsung menyentuh kehidupan perempuan dan keluarga. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif menjadi ruang berkembangnya UMKM yang didominasi perempuan, sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dirancang untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak. Program Paket A, B, dan C juga membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi perempuan di wilayah terpencil. Infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperluas akses ekonomi bagi pelaku UMKM di kawasan kepulauan, menekankan bahwa kemajuan daerah diukur dari seberapa banyak pintu kesempatan yang dibuka, bukan hanya dari jumlah proyek yang dibangun.
Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan dan pesantren. Langkah ini menjawab ancaman baru yang berkembang di ruang digital—seperti cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data, penipuan digital, dan konten merusak moral—yang semakin mengancam keselamatan perempuan dan anak. Forum ini menjadi langkah awal membangun satuan tugas terkoordinasi untuk perlindungan holistik.
Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel menghadirkan Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi terkait hak dan perlindungan khusus mereka. Pendekatan ini menempatkan anak bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor dalam proses pembangunan, agar kebijakan lebih partisipatif, tepat sasaran, dan ramah anak. “Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal,” ujar Muhamad Muslim.
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif di Kalsel tidak diperlakukan sebagai program terpisah, melainkan dibangun sebagai ekosistem yang saling terkait—pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan—yang saling memperkuat. Bagi Kalsel, memperkuat perempuan berarti memperkuat keluarga dan ekonomi masyarakat; melindungi anak berarti menyiapkan generasi masa depan; membuka akses pendidikan berarti memperluas kesempatan; membangun infrastruktur berarti membuka pintu ekonomi; dan kolaborasi lintas sektor berarti memastikan solusi tidak hanya diemban pemerintah sendiri. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas arah kebijakan tersebut sekaligus pengingat bahwa kemajuan sejati adalah yang tidak meninggalkan siapa pun.
