Sumbawanews.com,- Aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengungkap dugaan kuat bahwa salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, memiliki hubungan dekat dengan jaringan politik yang terkait dengan PDI Perjuangan dan tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyebut sejumlah fakta yang dianggap sebagai indikasi keterkaitan tersebut.
Dikatakan, mobil Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Sosok Setyo Sularso sendiri dikenal sebagai besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa—tokoh sentral dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden lalu. Kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, yang terlihat di tengah massa aksi, semakin memperkuat dugaan adanya koneksi struktural.
Lebih jauh, Rahmat menunjuk kehadiran Tiyo dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026, yang dihadiri sejumlah tokoh publik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Pentingnya catatan ini, lanjutnya, karena Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir dalam forum yang sama—menunjukkan adanya tautan yang tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar kebetulan. Ada jejak yang saling terhubung: dari kendaraan, kehadiran tokoh, hingga ruang diskusi nasional yang sama. Kita tidak menuduh tanpa dasar,” tegas Rahmat.
BEM Bersatu, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus seperti UIJ, UNISIA, UIC, UNAS, dan lainnya, menegaskan sikapnya menolak segala bentuk instrumentalisasi gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis. Aliansi ini menuntut tiga hal: pertama, sterilisasi total gerakan mahasiswa dari pendanaan dan intervensi politik; kedua, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan peningkatan akuntabilitas tata kelola; dan ketiga, pengusutan tuntas korupsi tanpa pandang bulu, dengan peran aktif mahasiswa sebagai pengawal proses hukum.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu menekankan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas prinsip kebangsaan, bukan sebagai alat politik kelompok tertentu. “Kami bukan lawan dari siapa pun, tapi kami adalah penjaga integritas pergerakan mahasiswa,” ujar Rahmat menutup konferensi pers.
Dugaan ini memicu perdebatan di kalangan aktivis kampus dan pengamat politik. Sebagian memandang tuduhan itu perlu ditindaklanjuti dengan bukti konkret, sementara yang lain menilai ini sebagai bagian dari dinamika politik pasca-Pilpres yang semakin menggurita ke ruang-ruang kampus.
