Sumbawanews.com,- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mempercepat konversi kompor gas ke kompor listrik. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, yang saat ini memenuhi 75–80 persen kebutuhan nasional dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), Bahlil menekankan bahwa kompor listrik bukan sekadar alternatif, tetapi bagian integral dari strategi energi nasional yang berkelanjutan. “Kami dorong bukan hanya LPG, tapi juga kompor listrik, CNG, dan sumber energi lainnya. Kompor listrik ini kami alokasikan sebesar Rp815,56 miliar,” ujarnya.
Anggaran tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM. Selain kompor listrik, pemerintah juga mengusulkan alokasi Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik, menunjukkan komitmen menyeluruh terhadap elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi.
Bahlil meminta DPR untuk membantu mendata daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi ini, agar penyaluran subsidi dan distribusi peralatan bisa tepat sasaran. “Kita perlu sinkronisasi data antara pusat dan daerah agar program ini tidak hanya simbolis, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Wacana ini bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa Presiden Joko Widodo, namun sempat ditunda pada September 2022 oleh PT PLN dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat pasca-pandemi. Namun, tekanan ekonomi akibat gejolak harga energi global—terutama setelah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran—membuat kembali muncul dorongan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, yang menilai konversi ke kompor listrik jauh lebih hemat dibandingkan subsidi LPG yang terus membengkak.
“Harga LPG terikat pada harga minyak mentah global. Setiap kenaikan harga minyak, subsidi kita ikut meledak. Sementara listrik bisa dihasilkan dari energi terbarukan dalam negeri,” ujar Eddy, menambahkan bahwa transisi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kedaulatan energi.
Kementerian ESDM sendiri telah menerbitkan aturan teknis penyediaan alat memasak listrik rumah tangga, sementara uji coba di sejumlah daerah seperti Solo dan Denpasar menunjukkan potensi besar. Kini, dengan anggaran baru yang diusulkan, pemerintah berharap bisa menghidupkan kembali program ini secara masif, sekaligus mengurangi beban fiskal akibat subsidi impor LPG yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Jika disetujui, program ini akan menjadi salah satu pilar utama kebijakan energi nasional di era Presiden Prabowo Subianto—menggabungkan keberlanjutan, efisiensi, dan kemandirian dalam satu langkah strategis: dari dapur, menuju kedaulatan energi.
