Sumbawanews.com,- Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp30 juta per peserta untuk pelatihan militer dalam program Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Anggaran itu merupakan bagian dari total biaya pelatihan sebesar Rp45 juta per orang selama 45 hari, dengan sisanya sekitar Rp15 juta dialokasikan untuk pelatihan manajerial koperasi.
Hasanuddin, yang juga anggota Partai PDIP, menilai komponen latihan militer tidak relevan dengan tugas utama para calon manajer koperasi yang seharusnya fokus pada penguasaan tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. “Kita membutuhkan manajer koperasi yang mampu mengelola usaha, bukan prajurit,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 29 Juni 2026.
Menurut perhitungannya, jika komponen latihan militer dihapus, negara bisa menghemat sekitar Rp30 juta per peserta. Dengan jumlah peserta gelombang pertama yang mencapai 35.476 orang—terdiri dari 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih—potensi penghematan anggaran mencapai Rp1,06 triliun.
Program SPPI yang berlangsung dari 17 Juni hingga 31 Juli 2026 itu wajib diikuti seluruh calon manajer koperasi dan nelayan yang ditunjuk pemerintah. Kementerian Pertahanan mengklaim pendanaan latihan militer mengikuti standar yang sama dengan pendidikan Komponen Cadangan (Komcad), meski tidak merinci angka pastinya. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan masing-masing membiayai pelatihan manajerial sesuai bidangnya.
Kritik terhadap desain pelatihan ini semakin menguat setelah sejumlah pihak, termasuk PBHI, menyebutnya sebagai bentuk militerisasi ruang sipil. Hasanuddin menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan satu-satunya alasan untuk merevisi program ini, melainkan kebutuhan mendesak agar pelatihan benar-benar menjawab tantangan nyata pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat desa.
“Jangan sampai uang rakyat habis untuk latihan baris-berbaris, sementara koperasi desa masih kesulitan mengelola keuangan dasar,” ujarnya. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi ulang kurikulum pelatihan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
