Sumbawanews.com,- Somalia tengah menghadapi krisis politik paling mematikan dalam dekade terakhir, dengan kekuasaan negara hampir runtuh akibat ketidaksepakatan mendalam antara pemerintah pusat dan oposisi mengenai masa jabatan serta proses pemilu. Batas waktu resmi masa jabatan Presiden Hassan Sheikh Mohamud berakhir pada 15 Mei 2026—tapi pemerintah tetap bertahan, mengklaim perpanjangan mandat melalui perubahan konstitusi yang ditolak oposisi dan sejumlah negara bagian federal. Upaya mediasi oleh Amerika Serikat dan Inggris gagal total, meninggalkan negara tanpa jalan keluar konstitusional yang diterima semua pihak.
Ketegangan memuncak di Mogadishu, di mana ribuan warga memprotes di Stadion Eng. Yariisow, menuntut transisi kekuasaan yang demokratis. Pemerintah, yang sejak 2022 semakin mengonsentrasikan kekuasaan di tangan presiden, mengesahkan undang-undang pemilu baru yang dianggap oposisi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Perubahan konstitusi yang memperpanjang masa jabatan presiden dari empat menjadi lima tahun, serta pembentukan komisi pemilu yang dianggap sepihak, memperdalam kecurigaan bahwa ini bukan reformasi, melainkan kudeta konstitusional.
Sementara itu, tiga negara bagian—Puntland, Jubbaland, dan Somaliland—menolak otoritas pemerintah pusat. Somaliland, yang telah beroperasi sebagai entitas de facto selama tiga dekade, baru saja diakui secara resmi oleh Israel, memicu reaksi geopolitik regional yang memperparah fragmentasi. Di tengah kekacauan politik, kelompok militan Al-Shabab memperluas kendali atas wilayah-wilayah strategis di selatan dan tengah Somalia, sementara angka korban kekerasan mencapai rekor tertinggi pada 2025, menurut data ACLED.
Kondisi kemanusiaan tak kalah suram. Meski hujan telah tiba, jutaan orang masih menghadapi kelaparan akut. Bantuan internasional terus menyusut sejak pemerintahan Donald Trump membubarkan USAID pada 2025, sementara pendapatan domestik pemerintah hanya menyentuh angka satu digit persen dari PDB. Korupsi sistemik merajalela, dengan laporan dari Transparency International yang menempatkan Somalia di peringkat terbawah dunia selama sepuluh tahun berturut-turut. Kasus penggusuran paksa warga dari tanah publik, lalu penjualan tanah itu kepada pengusaha tanpa proses hukum, semakin menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Di tengah kehancuran institusi, ruang sipil juga ditekan. Jurnalis dan aktivis ditangkap, demonstrasi dilarang, dan suara kritis dianggap pengkhianatan. Oposisi, yang masih mengakui Konstitusi 2012 sebagai dasar hukum tertinggi, menyerukan dialog berbasis sistem perwakilan klan tradisional—bukan pemilu langsung yang belum siap secara sosial dan teknis. Namun, pemerintah menolak kembali ke sistem lama, mengklaim ingin membawa Somalia ke arah demokrasi satu orang, satu suara—meski tanpa jaminan keadilan atau transparansi.
Geopolitik regional semakin memperumit situasi. Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iran, dan Mesir saling bersaing memperluas pengaruh melalui investasi infrastruktur, militer, dan sumber daya alam. Turki, yang kini memainkan peran kunci di sektor minyak dan perikanan Somalia, menyatakan kesediaannya menjadi mediator—potensi yang bisa menjadi jembatan, jika dimanfaatkan secara netral.
Para pakar menekankan: Somalia belum jatuh ke jurang, tapi berdiri di tepinya. Solusi tidak bisa lagi hanya berupa pernyataan bersama atau pertemuan diplomatik. Dunia internasional harus bertindak tegas: tekan pemerintah untuk bernegosiasi dengan itikad baik, hentikan penggunaan aparat keamanan sebagai alat politik, dan kenakan sanksi terhadap pihak-pihak yang memicu kekerasan. Di sisi lain, oposisi harus diarahkan agar tidak membentuk pemerintahan paralel yang akan memecah belah negara lebih jauh.
Namun, tanpa dialog nasional yang inklusif dan jujur—yang melibatkan semua klan, wilayah, dan kelompok masyarakat sipil—setiap kesepakatan politik akan rapuh. Sejarah menunjukkan: institusi yang dibangun tanpa rekonsiliasi sejati tidak akan bertahan. Somalia belum pernah mengalami proses rekonsiliasi sejati sejak jatuhnya pemerintahan pusat pada 1991. Sekaranglah waktunya—sebelum kehancuran menjadi tak terelakkan.
