Sumbawanews.com,- Presiden Donald Trump kembali memicu ketegangan geopolitik dengan menyebut kemungkinan operasi militer terhadap Kuba. Dalam wawancara eksklusif dengan Axios pada Jumat (19/6), ia hanya menjawab: “Mungkin, mungkin saja.” Kalimat singkat itu menggema jauh melampaui Washington—mengingat Kuba bukan sekadar negara kecil di Karibia, tapi simbol ketahanan selama lebih dari enam dekade terhadap tekanan Amerika Serikat.
Pernyataan Trump muncul di tengah eskalasi tekanan ekonomi yang semakin menghimpit pulau itu. Pada Januari lalu, pemerintah AS mengenakan tarif impor terhadap negara-negara yang memasok minyak ke Kuba, sekaligus menyatakan keadaan darurat nasional dengan alasan “ancaman terhadap keamanan Amerika.” Dampaknya nyata dan memilukan: pasokan bahan bakar menipis, listrik bergilir menjadi rutinitas harian, transportasi umum lumpuh, dan produksi pangan terganggu. Rumah sakit kehabisan obat, sekolah kekurangan listrik, dan rakyat biasa menanggung beban paling berat.
Havana menuduh Washington sedang menjalankan strategi “mencekik” ekonomi untuk memicu kerusuhan internal. Namun tekanan tidak hanya bersifat ekonomi. Pada Mei, Departemen Kehakiman AS mendakwa mantan Presiden Kuba Raul Castro dan lima pejabat militer terkait insiden penembakan pesawat kelompok eksil di Miami tahun 1996—kasus yang sejak lama dianggap tertutup oleh Havana. Bagi pemerintah Kuba, dakwaan ini bukan upaya hukum, tapi provokasi politik yang sengaja dihidupkan kembali untuk memperlemah legitimasi pemerintahan Miguel Díaz-Canel.
Trump juga menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan “sangat terlibat” dalam isu Kuba—sekaligus menyatakan bahwa Havana “sangat ingin” berdialog. Tapi jika Kuba benar-benar terbuka untuk negosiasi, mengapa justru ancaman militer muncul di saat yang sama? Apakah ini strategi tekanan diplomatik yang klasik—menggabungkan sanksi, dakwaan hukum, dan retorika militer untuk memaksa perubahan rezim? Ataukah AS sedang mempersiapkan langkah yang jauh lebih radikal?
Kuba, yang hanya berjarak 150 kilometer dari Florida, telah menjadi simbol perlawanan ideologis sejak revolusi 1959. Selama puluhan tahun, embargo AS gagal menggulingkan pemerintahan komunisnya. Justru, tekanan itu memperkuat narasi nasionalis dan memperdalam ketergantungan Havana pada sekutu seperti Rusia dan Tiongkok. Kini, dengan Trump kembali memegang kendali kebijakan luar negeri, dunia mempertanyakan: apakah AS siap mengulang sejarah lama—dengan risiko konflik yang jauh lebih berbahaya di ambang pintu Amerika Latin?
Pernyataan “mungkin saja” itu bukan sekadar spekulasi. Ia adalah peringatan—yang mungkin saja menjadi awal dari babak baru ketegangan di kawasan yang sejak lama dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat.
