Sumbawanews.com,- Gedung Kapitol, Washington DC — Suasana sidang anggaran di Subkomite Keamanan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memanas pada Kamis, 25 Juni 2026, setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin beradu argumen sengit dengan anggota DPR dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro. Perdebatan yang berlangsung di tengah pembahasan kebijakan imigrasi dan anggaran perbatasan itu berubah menjadi bentakan terbuka, memperdalam polarisasi politik di ibu kota AS.
Ketegangan bermula ketika DeLauro menyoroti kebijakan “zero tolerance” pemerintahan Donald Trump yang memisahkan ribuan anak migran dari orang tua mereka di perbatasan Meksiko. “Tiga ribu sembilan ratus anak dipisahkan dari keluarga mereka,” ujarnya, mencoba menyoroti dampak kemanusiaan dari kebijakan itu.
Mullin langsung memotong. “Empat ratus lima puluh ribu anak hilang di bawah pemerintahan Biden,” jawabnya, merujuk pada angka yang digunakan pemerintahan Trump untuk menggambarkan anak-anak migran tanpa pendamping yang ditempatkan bersama sponsor atau kerabat—bukan yang benar-benar menghilang secara fisik. Angka ini telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli imigrasi, karena tidak mengindikasikan hilangnya anak, melainkan berkurangnya pemantauan langsung oleh pemerintah federal.
“Tuan Menteri, jangan menyela,” tegur DeLauro.
“Jangan tunjuk saya,” bentak Mullin dengan nada tinggi.
“Saya akan menunjuk Anda,” balas DeLauro.
Perdebatan memburuk ketika Mullin menuduh DeLauro bersikap munafik. “Jangan jadi munafik,” tegasnya. DeLauro mencoba kembali mengarahkan pembicaraan pada korban kebijakan Trump, namun Mullin kembali memotong: “Anda seharusnya juga sedih terhadap 450 ribu anak itu.”
“Saya memang sedih,” jawab DeLauro.
“Tapi Anda tidak pernah mengatakan sepatah kata pun,” serang Mullin.
Situasi semakin tak terkendali. DeLauro meminta Ketua Subkomite, anggota Partai Republik Mark Amodei, untuk menghentikan perilaku Mullin. “Pak Ketua, bisakah Anda menegurnya?” pintanya.
Alih-alih menenangkan, Mullin justru melontarkan ancaman: “Anda harus diberi pelajaran.”
Sidang pun terhenti sejenak, dengan suasana yang masih membara. Rekaman video perdebatan itu kemudian tersebar luas di media sosial, menjadi simbol baru dari ketegangan antara pemerintahan Trump dan oposisi Demokrat dalam isu imigrasi—isu yang terus menjadi inti konflik politik AS hingga kini.
Kebijakan “zero tolerance” yang diterapkan pada 2018 tetap menjadi luka terbuka dalam sejarah imigrasi AS, sementara klaim tentang “450 ribu anak hilang” di era Biden terus dipakai sebagai senjata politik oleh pihak yang mendukung kebijakan keras. Dalam konteks ini, bentakan Mullin bukan sekadar ledakan emosi—ia adalah cerminan dari perang narasi yang tak kunjung usai.
