Sumbawanews.com,- Viktor Orban, mantan Perdana Menteri Hungaria, menuduh pemerintahan baru di bawah Peter Magyar telah menghancurkan demokrasi dan membangun sistem tirani, menggunakan retorika yang selama ini diarahkan kepadanya. Dalam konferensi pers pada 22 Juli 2026, Orban menyatakan bahwa amendemen konstitusi yang disahkan parlemen pada 13 Juli lalu telah membongkar supremasi hukum dan menghilangkan sistem checks and balances. Ia mengklaim bahwa kebijakan tersebut, termasuk pemberlakuan batas masa jabatan anggota parlemen selama 12 tahun secara retroaktif, akan menghalangi sekitar separuh anggota partainya, Fidesz, untuk mencalonkan diri pada pemilu 2030.
Kemarahan Orban dipicu oleh pengakhiran masa jabatan Presiden Tamas Sulyok, yang dipaksa menandatangani amendemen tersebut pada 18 Juli setelah diberi tenggat lima hari. Sulyok, dalam pernyataan video, menyebut pemaksaan itu sebagai bukti bahwa nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan telah dikorbankan demi kepentingan politik. Pergantian kepala negara kini diambil alih oleh ketua parlemen hingga pemilihan presiden baru dilakukan.
Pemerintahan Magyar, yang menang telak dalam pemilu 12 April 2026, mengakhiri 16 tahun kekuasaan Orban dan memperoleh mayoritas dua pertiga di parlemen 199 kursi, memungkinkannya mengubah konstitusi. Orban kini memimpin gerakan “perlawanan damai” bersama Fidesz, menyerukan bahwa sistem yang dibangun pemerintahan baru bukanlah demokrasi, melainkan tirani—sebuah tuduhan yang selama ini menjadi sorotan internasional terhadap pemerintahannya sendiri.
