Sumbawanews.com,- Sejak Presiden Lee Jae Myung menjabat pada Juni 2025, tidak ada saluran komunikasi resmi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun menyatakan bahwa Pyongyang secara konsisten menolak berdialog atau bertukar informasi, menjadikan hambatan ini sebagai tantangan utama dalam kebijakan perdamaian Semenanjung Korea. Cho mengakui bahwa upaya Seoul untuk memecah kebuntuan—termasuk melalui negosiasi multilateral dan perantara seperti Singapura, Vietnam, Swedia, dan PBB—belum membuahkan hasil. Ia menilai kemungkinan pertemuan langsung antar pemimpin di Majelis Umum PBB pada September 2026 sangat kecil, meski pemerintahnya tetap berkomitmen tidak melewatkan setiap peluang dialog, termasuk di forum APEC musim gugur ini.
