Sumbawanews.com,- Teheran — Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Israel tidak bisa berdiri di luar kesepakatan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan perwakilan diplomatik asing di Teheran, Araghchi menyatakan bahwa dari perspektif Iran, Israel adalah pihak yang secara langsung terikat dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditengahi Pakistan, sejajar dengan Hizbullah sebagai mitra kekuatan regional.
“Satu sisi kesepakatan ini adalah Amerika Serikat dan Israel; di sisi lain, Iran dan Hizbullah,” tegas Araghchi, Selasa (16/6/2026). Pernyataan itu dilontarkan sebagai respons terhadap serangan berkelanjutan Israel terhadap wilayah Lebanon, yang terus berlangsung meski MoU gencatan senjata antara Teheran dan Washington telah diumumkan.
Araghchi menekankan bahwa berakhirnya konflik di Lebanon bukan sekadar isu regional, tetapi inti dari kesepakatan perdamaian secara keseluruhan. “Tanpa penarikan total pasukan Israel dari tanah yang mereka penduduki selama konflik terkini, perang tidak bisa dianggap berakhir,” ujarnya. Ia menambahkan, setiap serangan militer Israel terhadap Lebanon akan dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap MoU tersebut.
Pernyataan serupa diperkuat oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, yang menyatakan bahwa Teheran akan memantau situasi di Lebanon dengan ketat. “Kami akan menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk memastikan pihak lawan memenuhi komitmennya,” ujar Baghaei dalam konferensi pers pada Senin (15/6). Ia menegaskan, penghentian permusuhan di Lebanon adalah bagian tak terpisahkan dari kesepakatan damai antara Iran dan AS.
Diplomat Iran itu juga mengungkapkan bahwa mekanisme penandatanganan resmi MoU akan diputuskan dalam waktu dekat, dengan rencana upacara penandatanganan di Jenewa, Swiss, pada Jumat mendatang. Sebelum itu, perwakilan Iran akan melakukan serangkaian kunjungan diplomatik ke sejumlah negara guna memperkuat koordinasi.
Kesepakatan yang ditengahi Pakistan ini, yang telah menghasilkan pencabutan blokade maritim dan pembukaan kembali Selat Hormuz, dianggap sebagai terobosan besar dalam meredam ketegangan regional. Namun, ketegangan tetap menghantui, terutama setelah Menteri Pertahanan Israel Ben Gvir secara terbuka menolak kesepakatan itu dan menyerukan lanjutan operasi militer di Lebanon.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, yang menjadi arsitek utama kesepakatan ini, menyatakan harapannya agar Iran benar-benar menepati komitmen, termasuk membuka penuh akses maritim. “Tanpa AS, tidak akan ada Israel,” ujar Trump dalam pernyataan terbarunya, sekaligus menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar gencatan senjata, tapi fondasi bagi stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.
Dengan tekanan diplomatik yang terus meningkat, dunia kini menanti apakah Israel akan mengikuti arus diplomasi atau memilih jalan konfrontasi—sementara Iran bersiap mengambil langkah tegas jika komitmen itu dilanggar.
