Sumbawanews.com,- Jakarta – Lonjakan harga minyak mentah global yang terus berfluktuasi akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan memicu dorongan kuat bagi negara-negara untuk mempercepat transisi ke energi alternatif. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak brent sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir, melebihi 90 dolar per barel, memicu kekhawatiran akan inflasi dan tekanan pada anggaran konsumen maupun industri.
Kondisi ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan sinyal sistemik bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil semakin rentan terhadap guncangan global. Para pakar energi menilai, gejolak ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat investasi dalam energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan hidrogen hijau, sekaligus mempercepat pengembangan infrastruktur pendukungnya.
Di Indonesia, kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) telah memperbarui target bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025, naik dari rencana semula yang hanya 21 persen. Langkah ini diikuti dengan insentif fiskal bagi investor proyek energi bersih dan percepatan izin pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor industri dan rumah tangga.
“Ketidakstabilan harga minyak bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga pertanyaan ketahanan energi nasional,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, dalam diskusi publik di Jakarta. “Kita tidak bisa menunggu krisis datang baru bergerak. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem energi yang resilien.”
Negara-negara seperti India, Jerman, dan Brasil juga melaporkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk energi terbarukan sejak awal tahun ini. Di Eropa, Uni Eropa memperluas cakupan karbon border adjustment mechanism (CBAM) ke sektor energi, mendorong eksportir termasuk Indonesia untuk memperbaiki jejak karbon produk ekspornya.
Sementara itu, sektor transportasi mulai beralih secara masif. Penjualan mobil listrik di Indonesia tumbuh 140 persen year-on-year hingga kuartal pertama 2024, didorong oleh subsidi pemerintah dan peningkatan jaringan stasiun pengisian listrik umum (SPLU). Kementerian Perhubungan menargetkan 100 persen armada bus kota di Jabodetabek beralih ke listrik pada 2030.
Dengan harga minyak yang terus bergerak di zona risiko tinggi, transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Bagi Indonesia, yang masih mengandalkan impor minyak sekitar 30 persen dari kebutuhan, percepatan ini bukan sekadar soal lingkungan—tapi soal kedaulatan energi dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
