Sumbawanews.com,- Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan Seoul atas tuduhan mengirim drone ke wilayah Korea Utara sebagai bagian dari upaya memicu krisis nasional. Jaksa penuntut khusus menyatakan, operasi tersebut dirancang untuk menciptakan dalih fiktif guna membenarkan deklarasi darurat militer—tindakan yang sebelumnya telah membuatnya dihukum seumur hidup atas upaya kudeta terhadap Majelis Nasional.
Menurut jaksa, pengiriman drone yang membawa selebaran anti-Korut pada Februari 2025 bukan sekadar respons simbolis terhadap balon sampah yang dilepaskan Pyongyang, melainkan strategi terencana untuk memperdalam ketegangan antar-Korea. Tujuannya, ujar jaksa, adalah memicu kepanikan publik dan memperkuat legitimasi kekuasaan eksekutif di tengah krisis konstitusional yang ia ciptakan sendiri. Operasi ini juga diduga menyebabkan kebocoran informasi sensitif militer dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Yoon, yang telah mengajukan banding, tetap bersikeras bahwa semua tindakannya dilakukan demi kepentingan nasional dan stabilitas keamanan. Tim hukumnya membantah keras bahwa ia memberi perintah langsung atas operasi drone, menegaskan bahwa keputusan itu diambil oleh otoritas militer di tingkat lapangan sebagai respons terhadap provokasi berulang Korut. Mereka menilai tindakan itu sebagai bentuk pertahanan diri yang sah dalam konteks perang psikologis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Hukuman ini menjadi puncak dari kejatuhan politik Yoon yang dramatis. Setelah memerintah selama kurang dari dua tahun, ia diimpeachment oleh Mahkamah Konstitusi pada Februari 2025 atas deklarasi darurat militer yang dianggap melanggar konstitusi. Vonis 30 tahun untuk kasus drone kini memperdalam kehancuran hukumnya, sekaligus menjadi simbol ketegangan mendalam antara eksekutif dan legislatif di Korea Selatan—sebuah konflik yang belum usai meski presiden telah turun dari jabatan.
Kasus ini tidak hanya menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga membuka diskusi luas tentang batas-batas keamanan nasional dalam era teknologi drone dan perang informasi. Di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, keputusan pengadilan ini menjadi ujian bagi sistem hukum Korsel: apakah ia mampu menjaga keadilan di tengah tekanan politik, atau justru menjadi alat balas dendam kekuasaan.
