Sumbawanews.com,- Jakarta — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth secara tegas menegaskan bahwa Washington tidak lagi bersedia menanggung beban pertahanan sekutu-sekutunya yang mampu berdiri sendiri. Dalam pidatonya di Forum Keamanan Shangri-La, Singapura, ia menyatakan bahwa aliansi NATO harus berubah dari hubungan yang bersifat protektorat menjadi kemitraan yang setara, berbasis tanggung jawab bersama, bukan ketergantungan.
“Era Amerika mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” ujar Hegseth. “Kami tidak mencari protektorat. Kami mencari mitra—negara-negara yang siap berkontribusi sepadan, bukan yang hanya menikmati perlindungan tanpa berbagi beban.”
Pernyataan ini memperdalam ketegangan lama antara AS dan sekutu Eropa terkait pembagian beban pertahanan. Sejak 2014, negara-negara anggota NATO sepakat mengalokasikan minimal 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk belanja pertahanan. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian besar negara Eropa gagal memenuhi target ini. Baru pada 2025, seluruh 32 anggota NATO—untuk pertama kalinya—berhasil mencapai ambang batas tersebut. Meski demikian, AS tetap menyumbang 60-62% dari total pengeluaran militer aliansi tersebut.
Hegseth menyebut kontribusi dua persen itu sebagai “menumpang gratis” terhadap kekuatan militer AS. Ia menekankan bahwa kebijakan baru pemerintahan Trump menginginkan aliansi yang lebih seimbang, terutama dalam konteks strategi geostrategis yang semakin fokus pada Indo-Pasifik untuk menanggapi meningkatnya pengaruh Tiongkok.
Lebih jauh, ia mendesak negara-negara sekutu untuk menaikkan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB pada 2035, dengan target inti pertahanan sebesar 3,5%. Rencana ini, meski dianggap ambisius oleh Washington, menuai keberatan dari sejumlah negara Eropa yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap anggaran sosial dan ekonomi domestik.
Kritik Hegseth bukan sekadar soal angka. Ia menyentuh inti perubahan tatanan keamanan global: di tengah munculnya kekuatan multipolar, aliansi Barat tidak bisa lagi beroperasi dengan asumsi bahwa AS akan selalu menjadi “penjaga dunia.” Ia menyerukan transformasi mentalitas—dari ketergantungan menjadi kemandirian strategis.
Dengan nada tegas, Hegseth menutup pidatonya: “Kami tidak ingin menjadi polisi dunia. Kami ingin menjadi pemimpin—dalam sebuah aliansi yang kuat, saling menghormati, dan saling memperkuat.”
Pernyataan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi keamanan AS kini memasuki fase baru: bukan lagi meminta, tapi menuntut—bukan lagi mengajak, tapi menegosiasikan ulang kemitraan.
