Sumbawanews.com,- Militer Amerika Serikat melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal di perairan Pasifik Timur pada Jumat (29/5), menewaskan tiga orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba. Serangan ini menjadi yang ketiga dalam sepekan terakhir, memperdalam kontroversi di tengah kampanye agresif pemerintahan Donald Trump melawan kartel narkoba di Amerika Latin.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui akun X, Komando Selatan AS (US Southern Command) menyatakan kapal tersebut terdeteksi sedang melintasi rute penyelundupan utama di wilayah Pasifik Timur. Rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal kayu berukuran sedang meledak hebat di tengah laut, kemudian tenggelam dalam kobaran api—tanda jelas bahwa serangan dilakukan dengan kekuatan militer.
Korban tewas dalam serangan ini menambah daftar 198 jiwa yang tewas sejak operasi “Tombak Selatan” diluncurkan pada September 2025. Presiden Trump berkeras bahwa tindakan ini adalah bagian dari perang total terhadap jaringan narkoba yang mengancam keamanan domestik AS. Namun, hingga kini, pemerintah belum mempublikasikan bukti konkret—seperti hasil pemeriksaan barang bukti atau identitas jelas para korban—yang mengonfirmasi bahwa kapal-kapal yang diserang benar-benar membawa narkotika.
Kritik tajam datang dari para ahli hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai serangan ini sebagai bentuk pembunuhan di luar proses hukum, karena targetnya adalah warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap AS atau warganya. “Menembak kapal di laut lepas tanpa upaya penangkapan atau verifikasi barang bukti adalah pelanggaran prinsip dasar hukum humaniter,” ujar seorang pakar hukum laut dari Universitas Georgetown, yang meminta anonimitas.
Kapal-kapal yang menjadi sasaran biasanya berbendera negara-negara Amerika Latin, dengan awak yang diduga berasal dari Meksiko, Kolombia, atau Ekuador. Sebagian besar adalah nelayan kecil atau awak kapal yang disewa oleh jaringan kriminal—bukan pemimpin kartel. Ini memicu pertanyaan besar: apakah AS sedang memerangi sindikat narkoba, atau justru menargetkan orang-orang yang berada di ujung rantai perdagangan?
Pemerintah AS belum memberikan jawaban jelas. Sementara itu, negara-negara di kawasan Pasifik dan Amerika Latin semakin gencar mengecam tindakan sepihak ini, menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan maritim dan bentuk kekerasan yang tidak proporsional.
Dalam laporan terbaru PBB, lebih dari 70 persen kapal yang diserang AS di Pasifik tidak pernah diperiksa secara fisik sebelum ditembak. Tidak ada penyitaan narkoba yang dikonfirmasi dari serangan-serangan itu. Hanya ada ledakan, keheningan laut, dan jenazah yang hanyut.
Kampanye “Tombak Selatan” yang dijanjikan sebagai solusi tegas terhadap narkoba kini berubah menjadi simbol ketegangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia—di mana satu ledakan bisa menghapus tiga nyawa, tanpa pernah benar-benar membuktikan siapa yang salah.
