Sumbawanews.com,- Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengecam keras Amerika Serikat atas dugaan intervensi dalam urusan domestik negaranya, menyusul upaya otoritas AS untuk menangkap dan mengekstradisi sepuluh pejabat Meksiko—baik yang masih menjabat maupun mantan—terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba. Dalam pernyataan resminya, Sheinbaum menegaskan bahwa tindakan AS melanggar prinsip kedaulatan dan norma hubungan antarnegara, menekankan bahwa Meksiko mampu menangani kasus hukum internalnya sendiri tanpa tekanan asing.
Penangkapan yang direncanakan itu didasarkan pada bukti yang dikumpulkan oleh Departemen Kehakiman AS dan Badan Pemberantasan Narkoba (DEA), yang menyatakan para pejabat tersebut terlibat dalam pembiayaan, perlindungan, atau kolusi dengan sindikat narkoba transnasional. Namun, pemerintah Meksiko menolak semua tuduhan tanpa bukti yang diajukan secara transparan melalui saluran diplomatik resmi, dan menilai langkah AS sebagai upaya politis untuk mengalihkan perhatian dari krisis narkoba di dalam negeri Amerika sendiri.
Sheinbaum, yang baru saja menjabat sebagai presiden pertama wanita Meksiko, menegaskan bahwa negaranya tidak takut pada tekanan luar, sekaligus menjanjikan investigasi independen terhadap semua pihak yang diduga terlibat—tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik. “Kami tidak membutuhkan intervensi untuk menjalankan keadilan. Kami membutuhkan kerja sama yang setara, bukan ultimatum,” ujarnya dalam pidato televisi nasional.
Respons AS belum memberikan komentar mendetail, namun sumber di Gedung Putih mengatakan bahwa proses hukum ini bersifat murni yudisial dan tidak terkait dengan kebijakan luar negeri. Namun, para analis memperingatkan bahwa insiden ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik terburuk antara kedua negara sejak dekade terakhir, terutama mengingat sensitivitas isu imigrasi, keamanan perbatasan, dan perdagangan yang saling terkait erat.
Meksiko sendiri telah berulang kali menolak permintaan ekstradisi sebelumnya, dengan alasan bahwa hukum nasional melarang pengiriman warga negara ke luar negeri untuk diadili, kecuali dalam kerangka perjanjian bilateral yang jelas. Kini, pemerintah Sheinbaum dikabarkan sedang menyiapkan langkah hukum formal di pengadilan internasional, sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya sebagai bentuk solidaritas regional terhadap apa yang disebutnya sebagai “imperialisme hukum.”
