Sumbawanews.com,- China dan Rusia menyerukan demiliterisasi luar angkasa setelah Amerika Serikat mengakui secara terbuka memiliki senjata yang ditempatkan di orbit Bumi. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 15 September 2026, sebagai respons atas pengumuman Angkatan Antariksa AS (USSF) bahwa negaranya memiliki senjata pengendalian luar angkasa untuk melindungi pasukan dari ancaman musuh. Kementerian Luar Negeri China mendesak AS menghentikan perluasan kemampuan militer di luar angkasa, sementara Kremlin menegaskan luar angkasa harus tetap bebas dari segala jenis senjata. Pengakuan AS ini menandai pergeseran kebijakan dari kerahasiaan menuju transparansi militer, meski jenis dan jumlah senjata tidak diungkap secara rinci.
AS menjelaskan bahwa kemampuan pengendalian luar angkasa mencakup operasi kinetik maupun nonkinetik, termasuk gangguan elektromagnetik, serangan siber, dan penggunaan laser untuk mengganggu sensor satelit lawan. Pernyataan itu menekankan bahwa teknologi tersebut bisa digunakan untuk tujuan ofensif maupun defensif. AS menilai China dan Rusia sebagai ancaman utama di ranah luar angkasa, dengan menyebut China sedang mengembangkan kemampuan untuk menyerang sistem antariksa lawan sebagai bagian dari modernisasi militer, sementara Rusia memandang luar angkasa sebagai medan perang yang menentukan dalam konflik masa depan.
Pengamat militer independen Song Zhongping menyatakan pengakuan AS bukanlah kejutan, karena keberadaan senjata semacam itu sudah lama menjadi rahasia umum. Ia menambahkan bahwa China tidak akan tinggal diam, dan keputusan Beijing untuk menempatkan senjata di luar angkasa akan sepenuhnya bergantung pada langkah AS. Sementara itu, pakar hukum luar angkasa Laetitia Cesari menyoroti kekosongan hukum dalam Perjanjian Luar Angkasa 1967 yang hanya melarang senjata pemusnah massal, tetapi tidak mengatur senjata konvensional yang menargetkan satelit—infrastruktur krusial untuk komunikasi, navigasi, dan pengawasan militer.
Rusia dan China telah selama dua dekade mendorong perjanjian baru untuk melarang penempatan senjata di luar angkasa, sementara negara-negara Barat lebih memilih pendekatan berbasis perilaku bertanggung jawab. Pengumuman AS diprediksi akan memperkuat tekanan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih ketat. Pertemuan perlucutan senjata PBB pada November mendatang kemungkinan akan membahas isu ini secara mendalam.
