Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi PDI Perjuangan dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Atas Penjelasan Bupati Sumbawa Atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, Kamis (30/04) menyampaikan, sebagaimana telah disampaikan, kelima rancangan peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjamin perlindungan anak, menegakkan ketertiban umum, serta menata kelembagaan perangkat daerah.
Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa secara umum, kelima ranperda ini memiliki nilai strategis. “namun demikian, kami menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus tidak hanya memenuhi aspek formal dan administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Baca Juga: Anggota Fraksi Nasdem Dorong Pengendalian Pemanfaatan Hiu Paus oleh Pemda
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan ini agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.demikian pemandangan umum fraksi pdi perjuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawa atas atas 5 (lima) rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tahun 2026. dengan memperhatikan seluruh catatan tersebut, fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten sumbawa menyatakan dapat menerima 5 (lima) rancangan peraturan daerah untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan perlu dilakukan penyempurnaan secara substansial.
Terhadap Ranperda Penyertaan Modal Daerah Kepada Bumd Tahun 2026–2030, Fraksi PDI perjuangan menyampaikan pada prinsipnya, fraksi pdi perjuangan mendukung kebijakan penyertaan modal daerah sebagai upaya memperkuat bumd, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sebagaimana diatur dalam ranperda .
F PDI Perjuangan menekankan, nilai penyertaan modal sebesar rp100 miliar harus benar-benar berbasis kajian kelayakan yang terukur, bukan sekadar penyertaan tanpa arah bisnis yang jelas. pemerintah daerah perlu memastikan akuntabilitas dan transparansi, termasuk target kinerja dan kontribusi nyata terhadap PAD.
Ketentuan penghentian penyertaan bagi bumd yang merugi selama 2 tahun harus diperjelas mekanisme evaluasi dan tindak lanjutnya. fraksi mempertanyakan prioritas alokasi modal antar bumd, serta sejauh mana kesiapan masing-masing bumd dalam mengelola tambahan modal tersebut. fraksi pdi perjuangan menegaskan bahwa penyertaan modal tidak boleh membebani keuangan daerah dan harus tetap mengutamakan pelayanan dasar masyarakat.
fraksi pdi perjuangan juga meminta penjelasan yang menjadi dasar prioritas pembagian penyertaan modal antar bumd, khususnya porsi terbesar pada bank NTB syariah. Proyeksi kontribusi masing-masing bumd terhadap pad dalam 5 tahun ke depan. Langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi bumd yang kurang sehat, khususnya pt. sabalong samawa. Mekanisme pengawasan dprd terhadap penggunaan dana penyertaan modal. Roadmap bisnis dan rencana ekspansi masing-masing BUMD.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten memberikan beberapa catatan penting. Yakni dalam penertiban terhadap kelompok rentan seperti pengemis, gelandangan, dan masyarakat miskin, perlu pendekatan yang humanis, solutif, dan berbasis pemberdayaan, bukan semata penindakan. ketentuan sanksi administratif dan pidana perlu dijabarkan secara lebih rinci dalam aturan pelaksana agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasi di lapangan.
upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan perlu menjadi prioritas utama dibandingkan penindakan. ranperda ini harus dipastikan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi.
pemerintah daerah perlu memastikan kecukupan anggaran dalam apbd untuk mendukung pelaksanaan ranperda ini secara efektif. diperlukan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penegakan perda guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestic, fraksi pdi perjuangan menyampaikan beberapa catatan kritis. Yakni ranperda ini cukup ideal, tetapi belum tergambar jelas kesiapan infrastruktur seperti iplt dan ipald serta roadmap pengembangannya. skema pembiayaan perlu memastikan keberlanjutan program tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
perlu kejelasan kapasitas dan profesionalisme operator (uptd/bumd/swasta), termasuk mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. ketentuan sanksi harus ditegakkan secara konsisten agar tidak hanya menjadi norma di atas kertas. tanpa edukasi dan sosialisasi yang masif, kebijakan ini berpotensi tidak efektif di lapangan.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten sumbawa, fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten sumbawa memberikan beberapa catatan kritis. Yakni ranperda ini akan sulit efektif tanpa komitmen penganggaran yang jelas dan terukur di setiap perangkat daerah. penyusunan profil dan rad kla harus berbasis data valid dan terintegrasi, bukan sekadar formalitas dokumen.
penguatan peran desa/kelurahan perlu ditegaskan sebagai ujung tombak pelaksanaan kla. pemerintah daerah perlu fokus pada persoalan nyata seperti pernikahan anak, kekerasan, dan akses layanan dasar. perlu kejelasan mekanisme kerja agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata.
download: PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI P TERHADAP 5 RANPERDA 2026
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten sumbawa, fraksi pdi perjuangan menekankan beberapa catatan strategis sebagai. Yakni perubahan struktur organisasi harus benar-benar didasarkan pada analisis beban kerja, kebutuhan pelayanan publik, potensi daerah.
pemisahan atau perubahan nomenklatur perangkat daerah harus menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengambilan keputusan, efisiensi anggaran. fraksi meminta indikator kinerja yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan perubahan ini. (Using)
