Sumbawa Barat, sumbawanews.com — Isu Rencana pengembangan dan perluasan kawasan smelter di wilayah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai mendapat sorotan dari masyarakat. Warga menegaskan, pembangunan kawasan industri harus tetap memperhatikan keberadaan permukiman dan tidak menjadikan perkampungan warga sebagai konsekuensi dari ekspansi industri.
Sejumlah warga Kecamatan Maluk menyampaikan penolakan apabila perluasan kawasan smelter nantinya mengarah ke wilayah perkampungan dan berdampak pada tempat tinggal maupun ruang hidup masyarakat.
Menurut warga, pembangunan industri memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi. Namun, kepentingan pembangunan tidak semestinya mengorbankan masyarakat yang telah lebih dahulu bermukim di kawasan tersebut.
“Kami bukan menolak pembangunan smelter. Yang kami tolak kalau pengembangannya harus masuk ke perkampungan warga,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan beberapa waktu yang lalu kepada wartawan media ini.
Warga justru mengusulkan agar pengembangan kawasan smelter diarahkan ke sebelah timur, sehingga tekanan terhadap permukiman yang sudah ada dapat diminimalkan.
Usulan tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan serius dalam setiap kajian rencana pengembangan kawasan industri ke depan. Pemerintah bersama pihak perusahaan diharapkan tidak hanya melihat aspek teknis dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, tata ruang, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar.
Jangan Sampai Pembangunan Menjadi Ancaman bagi Permukiman
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Perluasan kawasan industri dalam skala besar berpotensi membawa perubahan terhadap tata ruang wilayah, akses jalan, fasilitas umum, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga keberadaan permukiman.
Karena itu, warga meminta agar setiap rencana perluasan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah tidak mengambil keputusan secara sepihak sebelum ada kajian yang komprehensif mengenai dampak sosial dan tata ruang dari rencana tersebut.
“Kalau memang ada pilihan arah pengembangan ke timur, kenapa tidak dikaji lebih serius? Jangan sampai karena kepentingan industri, kampung warga yang menjadi korban,” kata warga lainnya.
Pemerintah Diminta Buka Ruang Dialog
Persoalan ini dinilai perlu segera dibawa ke ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan warga yang berpotensi terdampak.
Warga meminta agar pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai batas kawasan smelter saat ini, rencana perluasan, arah pengembangan, luas lahan yang dibutuhkan serta wilayah mana saja yang berpotensi terdampak.
Transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya keresahan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Di sisi lain, apabila rencana perluasan kawasan industri memang masih dalam tahap kajian, masyarakat berharap seluruh opsi lokasi dikaji secara objektif, termasuk usulan pengembangan ke arah timur.
Pembangunan industri, kata warga, seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat.
Jangan sampai investasi tumbuh besar, tetapi masyarakat justru kehilangan ruang hidupnya.
Kini perhatian publik tertuju pada sikap pemerintah daerah dan pihak terkait: apakah suara masyarakat Maluk akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah masa depan kawasan smelter, atau justru baru didengar ketika keputusan sudah ditetapkan?
