Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa terwujudnya Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan janji-janji politik atau proyek jangka pendek. Ia menekankan bahwa fondasi utamanya adalah visi pembangunan yang berkelanjutan—konsisten, terukur, dan tak tergoyahkan oleh pergantian kepemimpinan.
Dalam pidatonya di acara Student Day Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, Sabtu (6/6), Bima mengibaratkan kemajuan sebuah negara seperti sebuah kapal yang harus tetap pada jalurnya meski ombak datang silih berganti. “Cerita tentang negara maju adalah cerita tentang keberlanjutan,” ujarnya. Ia mencontohkan Singapura, yang berhasil menjadi pusat ekonomi global bukan karena kekayaan alam, tapi karena konsistensi dalam perencanaan jangka panjang—dari tata kota hingga pendidikan—yang tak berubah meski pemimpinnya berganti.
Bima mengkritik praktik umum di banyak daerah, di mana setiap kali terjadi pergantian kepala daerah, rencana pembangunan pun berubah total. “Kita punya banyak program bagus, tapi seringkali hanya jadi pajangan di rak. Karena kebijakan baru datang, lalu semua di-reset. Padahal, pembangunan butuh waktu, bukan hanya masa jabatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan visi harus diimbangi dengan kemandirian bangsa dan kepemimpinan yang efektif. “Mau punya ribuan sarjana, ribuan inovasi, demokrasi yang dianggap paling tinggi—tapi pemerintahan tidak berjalan, semuanya jadi sia-sia. Kita tak akan ke mana-mana,” ujar Bima, menekankan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan lancar jauh lebih penting daripada jumlah tokoh hebat di dalamnya.
Selain itu, Bima mengingatkan para pemimpin daerah untuk tak mengabaikan dinamika geopolitik global. Fluktuasi harga minyak, nilai tukar dolar, dan ketegangan antar negara, menurutnya, bukan lagi isu jauh di luar wilayah. “Ini langsung berdampak pada harga sembako, listrik, transportasi. Geopolitik bukan lagi urusan kementerian luar negeri—ini urusan bupati, wali kota, gubernur. Nomor satu, geopolitik itu penting,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia di tingkat lokal, bukan hanya dalam hal kualitas pendidikan, tapi juga dalam kapasitas birokrasi yang responsif dan berorientasi pada solusi. “Masalahnya bukan cuma orangnya, tapi strateginya. Apakah kebijakan itu dirancang untuk bertahan, atau hanya untuk dipamerkan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi itulah risiko kepemimpinan sejati,” paparnya.
Bima juga memuji inisiatif Universitas Pakuan yang mengangkat tema kolaborasi, inovasi, dan daya saing dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan tak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. “Kita butuh akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda—semua jadi bagian dari mesin pembangunan yang berkelanjutan.”
Acara yang dihadiri Rektor Universitas Pakuan Didik Notosudjono dan Dekan Sekolah Pascasarjana Sri Setyaningsih itu menjadi ajang refleksi bagi para calon pemimpin masa depan: bahwa memimpin bukan soal popularitas, tapi soal keteguhan dalam membangun warisan yang tak habis dalam satu periode.
