Sumbawanews.com,- Uni Eropa berhasil menghimpun komitmen dana senilai 900 juta euro atau sekitar US$1 miliar untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza, menyusul dua tahun konflik yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh Komisioner UE untuk Kawasan Mediterania, Dubravka Šuica, pada Senin, setelah pertemuan Palestine Donors Group di Brussels. Dana akan disalurkan melalui mitra terpercaya, meski mekanisme pastinya belum dijelaskan. Belum ada kepastian kapan proses pembangunan dimulai, mengingat gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang masih terhambat oleh ketidaksepakatan soal pelucutan senjata.
Kerusakan di Gaza diperkirakan sangat luas, dengan lebih dari 60 juta ton puing yang harus dibersihkan—setara dengan muatan hampir 3.000 kapal kontainer. PBB, Bank Dunia, dan UE memperkirakan biaya total rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS, sementara proses pembersihan puing dan penjinakan ranjau diperkirakan memakan waktu lebih dari tujuh tahun. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Nickolay Mladenov, ketua badan rekonstruksi Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa, yang menekankan bahwa pembangunan kembali Gaza bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga kunci stabilitas regional dan perdamaian berkelanjutan.
Di sisi lain, para menteri luar negeri Uni Eropa membahas respons terhadap meningkatnya kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat. Komisi Eropa mengusulkan kemungkinan menghentikan hubungan perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah tersebut. Beberapa negara anggota seperti Irlandia dan Spanyol mendukung langkah tegas, sementara Republik Ceko dan Jerman lebih berhati-hati. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa langkah itu tidak dikategorikan sebagai sanksi, sehingga hanya memerlukan mayoritas suara, bukan kesepakatan bulat. Menteri Luar Negeri Luksemburg, Xavier Bettel, menegaskan bahwa mayoritas negara anggota mendukung pemutusan hubungan dagang itu, dan menolak anggapan bahwa langkah ini akan memperkuat posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelang pemilu Oktober mendatang.
