Sumbawanews.com,- Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa koordinasi erat antar pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikannya usai pertemuan antara pemerintah dan DPR di Senayan, Sabtu (6/6), yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
“Kebijakan fiskal dan moneter harus saling mendukung, saling memperkuat,” ujar Prasetyo. “Di tengah tantangan ekonomi global, sinergi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.”
Tanggapan datang dari PDI Perjuangan, yang menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang dalam sistem pemerintahan. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan, dukungan partainya terhadap pemerintah tidak bersifat buta. “Kami mendukung penuh program yang bermanfaat bagi rakyat, tapi kami juga punya kewajiban moral untuk mengingatkan, mengkritik, dan merekomendasikan perbaikan,” katanya kepada wartawan, Minggu (7/6).
Menurut Deddy, peran penyeimbang bukan berarti oposisi, melainkan jaminan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan amanat rakyat. “Kami tidak ingin pemerintah gagal. Tapi kami juga tidak akan diam jika ada penyimpangan. Itu esensi checks and balances dalam demokrasi,” tegasnya.
Deddy menambahkan, PDIP berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi, termasuk yang dibahas dalam pertemuan antara DPR dan pemerintah, tetap berpijak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. “Aspirasi masyarakat harus punya saluran. Bukan hanya melalui pemilu, tapi juga melalui pengawasan yang kritis dan konstruktif.”
Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan stabilitas fiskal. Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyebut dua strategi utama: koordinasi kebijakan dan komunikasi yang transparan. Sementara Menkeu Purbaya menegaskan bahwa indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan kuat.
Dalam konteks ini, peran PDIP sebagai partai penyeimbang semakin relevan. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai penjaga keseimbangan—di mana dukungan dan kritik berjalan beriringan, demi kepentingan negara yang lebih besar.
