Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman El Nino 2026–2027 tidak bisa ditangani oleh satu daerah sendirian. Dalam Rapat Koordinasi Khusus di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas wilayah yang terstruktur, terkoordinasi, dan tanpa ego sektoral.
“Kita tidak bisa berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab saya. Karhutla tidak mengenal batas kabupaten atau provinsi. Asapnya menyebar, kerugian ekonomi dan kesehatan merambat—maka solusinya pun harus menyeluruh,” ujar Wiyagus, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis wilayah ekologis, bukan administratif.
Kemendagri, kata dia, telah memperkuat kerangka hukum untuk mendorong sinergi antardaerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Kedua regulasi itu membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam kondisi darurat, bahkan jika kegiatan tersebut tidak tercantum dalam rencana pembangunan semula.
Ia mencontohkan, satu provinsi yang mengalami kekeringan ekstrem bisa meminta bantuan pemadam kebakaran atau sumber daya air dari daerah tetangga yang masih memiliki cadangan memadai. “Ini bukan sekadar saling membantu, tapi keharusan strategis. El Nino akan memperparah durasi dan intensitas kekeringan. Kesiapsiagaan harus dimulai sekarang, bukan saat api sudah membara.”
Wiyagus juga mengapresiasi sejumlah inisiatif daerah yang telah membangun jaringan mitigasi dini bersama TNI, Polri, dan pelaku usaha. Namun, ia menekankan bahwa upaya ini perlu diperluas dan diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran daerah, termasuk penguatan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kelurahan—mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Satpol PP.
Selain infrastruktur dan personel, ia menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. “Kesadaran masyarakat adalah benteng terakhir. Jika petani masih membakar lahan untuk membersihkan lahan, atau masyarakat membuang puntung rokok sembarangan, semua upaya teknis akan sia-sia.”
Untuk itu, Kemendagri mendorong pembentukan desa mandiri bebas kebakaran, penguatan peran lembaga adat, dan optimalisasi pendanaan lokal melalui dana desa dan APBD. “Kita butuh gerakan budaya, bukan hanya operasi militer.”
Rapat yang diikuti oleh perwakilan 27 provinsi rawan karhutla itu juga menegaskan keselarasan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 yang menekankan pendekatan terpadu lintas sektor. Wiyagus menutup pidatonya dengan seruan tegas: “Jangan menunggu bencana datang baru bergerak. Di sinilah kepemimpinan daerah diuji—bukan oleh jumlah anggaran, tapi oleh keberanian untuk bekerja sama.”
