Sumbawanews.com,- Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat mampu mencatat 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga, dalam upaya terbesar sepanjang sejarah pendataan ekonomi daerah. Untuk menjangkau target masif ini, 40.573 petugas lapangan akan dikerahkan secara door-to-door, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, termasuk menyusuri permukiman padat yang menjadi sarang usaha mikro tanpa plang.
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan, keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada ketelitian pendataan terhadap usaha informal dan digital—yang kini semakin menjamur di rumah-rumah warga. “Banyak usaha tidak punya nama, tidak punya toko, tapi menghasilkan omzet. Itu yang harus kita tangkap,” ujarnya usai peluncuran resmi di Lembur Pakuan, Subang, Minggu (21/6).
Dukungan penuh datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang tidak hanya hadir dalam acara peluncuran, tetapi juga menginisiasi terobosan teknologi unik: aplikasi ‘Jabar Eco Tech’. Aplikasi ini menjadi yang pertama di Indonesia, memanfaatkan peran RT, RW, hingga ketua lingkungan untuk melakukan “eco tagging”—pencatatan koordinat geospasial setiap titik usaha, mulai dari warung kelontong hingga home industry digital. Data ini akan menjadi peta digital dinamis yang mempermudah BPS dalam memetakan distribusi ekonomi lokal secara real-time.
“Ini bukan sekadar sensus, tapi investasi kebijakan,” tegas Dedi. Ia bahkan mengusulkan agar sensus ekonomi dilakukan setiap tahun, mengingat dinamika usaha di Jabar yang sangat cepat. “Kalau sensus penduduk bisa dua kali setahun, kenapa ekonomi tidak? Kita butuh data yang hidup, bukan yang mati di arsip.”
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta pemangku kepentingan strategis seperti Bank Indonesia, Apindo, dan OJK untuk menandatangani komitmen bersama. Mekanisme pendanaan, koordinasi SDM, dan perlindungan data menjadi poin krusial yang akan dibahas lebih lanjut.
Sensus ini tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha, tetapi juga mengungkap struktur ekonomi mikro yang selama ini terabaikan—khususnya usaha rumahan, penjual online, dan pelaku ekonomi kreatif yang tidak tercatat dalam sistem perizinan resmi. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah, mulai dari subsidi, insentif perpajakan, hingga program pelatihan kewirausahaan.
Dengan kehadiran teknologi dan keterlibatan massal masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat berpotensi menjadi model nasional dalam pendataan ekonomi berbasis partisipasi dan digitalisasi. Bukan sekadar menghitung, tapi memahami bagaimana ekonomi rakyat benar-benar berjalan.
