Sumbawanews.com,- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tertutup bersama jajaran pemerintah dan otoritas moneter untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyentuh angka Rp18.000 per dolar pada Kamis, 5 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Sabtu, 6 Juni 2026, dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.
Dasco menegaskan, pertemuan ini bukan sekadar bentuk koordinasi biasa, tetapi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi tekanan eksternal yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya bersifat teknis, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan rakyat kecil,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, upaya stabilisasi rupiah akan fokus pada dua pilar utama: meningkatkan daya tarik imbal hasil aset domestik guna menarik masuknya modal asing, serta menjaga likuiditas sistem perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di Bank Indonesia. “Operasi moneter harus berjalan selaras dengan kebutuhan fiskal, dan salah satu kuncinya adalah peningkatan remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di BI,” kata Perry.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia mengakui bahwa pelemahan rupiah telah menimbulkan dampak nyata di tingkat mikro—terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil. “Kami dengar penjual tempe dan tahu sudah terpaksa menaikkan harga karena bahan baku impor seperti kedelai dan minyak goreng menjadi lebih mahal. Ini bukan sekadar angka di grafik, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat,” ujar Purbaya.
Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, tidak hanya di level makro, tetapi juga dalam implementasi di lapangan. Koordinasi ini diharapkan mampu menekan volatilitas nilai tukar tanpa membebani daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi yang mulai terasa di sektor pangan dan energi.
Rapat ini menjadi indikator semakin seriusnya upaya pemerintah dan DPR dalam menangani krisis nilai tukar yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan kehadiran langsung para pemangku kebijakan utama, sinyal yang diberikan jelas: stabilitas rupiah bukan lagi urusan teknis Bank Indonesia semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.
