Sumbawanews.com,- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan penundaan sementara rencana pemindahan dua perusahaan komponen otomotif dari Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ke Vietnam. Keputusan ini menyelamatkan 4.000 pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sempat mengancam akibat keputusan investor asing.
Dalam rapat Satgas Mitigasi PHK di DPR, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026, Prasetyo menyatakan bahwa upaya intensif oleh pemerintah bersama para pihak terkait berhasil meyakinkan prinsipal—yang berbasis di Jepang—untuk menunda relokasi lini produksi. “Tadi dilaporkan oleh tim lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam,” ujar Prasetyo.
Dua perusahaan yang dimaksud, yang diidentifikasi secara internal sebagai PT J dan PT S, merupakan anak perusahaan dari grup otomotif Jepang. Menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, rencana pemindahan awalnya dipicu oleh strategi investasi global yang ingin mengalihkan produksi ke negara dengan biaya lebih rendah. Namun, proses relokasi yang rumit dan memakan waktu menjadi titik balik.
“Memang agak besar potensi PHKnya, tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka—prinsipal di Jepang—kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” kata Said Iqbal dalam kesempatan terpisah pada 23 Juni lalu, seperti dikutip Antara.
Prasetyo menekankan bahwa setiap kasus relokasi industri memiliki dinamika unik, dan intervensi pemerintah harus bersifat preventif, bukan reaktif. “Ini salah satu tugas Satgas Mitigasi PHK: mendeteksi dini, merespons cepat, dan mencari jalan keluar sebelum krisis meluas,” ujarnya.
Tidak ada indikasi bahwa perusahaan akan membatalkan relokasi secara permanen. Namun, hingga kini, keputusan untuk tetap mempertahankan operasional di dua kota industri Jawa Timur tetap berlaku sementara. Pemerintah terus berkoordinasi dengan para pemilik modal untuk menjamin stabilitas ketenagakerjaan sekaligus menarik investasi berkelanjutan.
Dengan penundaan ini, ribuan keluarga di Pasuruan dan Mojokerto kini bernapas lega—setidaknya untuk sementara waktu.
