Sumbawanews.com,- Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera memindahkan SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon dari lokasi rawan bencana di Desa Reje Payung, Kecamatan Linge. Selama enam bulan terakhir, ratusan siswa terpaksa belajar di tenda darurat yang panas terik, akibat bangunan sekolah asli berada di zona merah longsor dan banjir bandang.
Akses ke sekolah pun berbahaya: para murid harus menyeberangi sungai dengan tali gantung, setelah jembatan penyeberangan putus akibat bencana. Kondisi ini menjadi sorotan utama saat tim Satgas PRR melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tengah pada 29 Mei 2026, yang dihadiri oleh BPBD, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat setempat.
Imran, perwakilan Posko Nasional Satgas PRR, menekankan bahwa relokasi tidak boleh parsial. “Sekolah dan rumah warga di zona merah harus dipindahkan secara terintegrasi ke lokasi yang aman dan secara hukum layak dibangun,” ujarnya dalam laporan tertulis kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian pada 4 Juni 2026. Ia menyarankan pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang mencakup TK, SD, hingga SMP dalam satu kompleks, guna memudahkan pengelolaan dan meminimalkan risiko.
Kendala infrastruktur masih menghambat upaya pemulihan. Saat meninjau jalur Peureulak-Lokop pada 28 Mei, tim terjebak longsor di sekitar 24 kilometer menjelang Blangkejeren, Leles. Alternatif rute melalui Aceh Utara-Bener Meriah juga terganggu longsor, memaksa tim tiba di Takengon pukul 23.30 WIB. Untuk mempercepat pemulihan jalan, Satgas PRR telah berkoordinasi dengan BPJN dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh, dengan alat berat dijadwalkan tiba awal Juni 2026.
Pemerintah Desa Reje Payung telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare untuk relokasi sekolah dan meminta verifikasi teknis segera dilakukan. Warga setempat, meski bersedia pindah, meminta jaminan bahwa tanah lama mereka tetap bisa digunakan untuk pertanian dan peternakan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini. “Kami akan segera mengirim proposal ke Kemendikdasmen dan tembusan ke Mendagri selaku Ketua Satgas PRR Sumatra,” ujarnya.
Namun, proses verifikasi kelayakan lahan masih menunggu respons dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). BPBD Aceh Tengah menyatakan permohonan verifikasi telah dikirim dan akan segera diikuti koordinasi lanjutan.
Di sisi lain, hunian sementara warga terdampak juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan akses layak. Jembatan gantung yang sedang dibangun oleh TNI menjadi harapan utama bagi mobilitas warga dan pelajar. Tim Satgas PRR telah berkomunikasi dengan Pangdam Iskandar Muda, yang menjanjikan percepatan pembangunan jembatan setelah Idul Adha.
Dengan lahan tersedia, komitmen pemerintah daerah terjalin, dan dukungan nasional mengalir, satu harapan kini menanti: kepastian teknis dari PVMBG. Tanpa itu, relokasi tak bisa dimulai. Tanpa relokasi, anak-anak Reje Payung tetap terjebak di antara risiko bencana dan ketidakpastian masa depan.
