Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik atas intensitas lawatan luar negerinya dengan menyinggung kebijakan mantan presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Prabowo menyoroti adanya paradoks dalam penilaian publik terhadap gaya diplomasi para pemimpin.
“Ada presiden yang jarang ke luar negeri, tapi dicaci karena dianggap tidak peduli politik luar negeri. Lalu ada yang sering bepergian, malah dihujat karena ‘terlalu sering’,” ujar Prabowo, merujuk pada periode kepemimpinan Jokowi yang dinilai lebih fokus pada agenda domestik.
Ia menekankan bahwa dinamika geopolitik global kini semakin kompleks dan tak terduga. “Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Maka, diplomasi aktif bukan pilihan—tapi kebutuhan,” tegasnya. Menurutnya, Indonesia harus mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang diwarisi dari para pendiri bangsa, agar bisa menjalin hubungan strategis dengan siapa pun, tanpa terikat blok tertentu.
Prabowo menegaskan bahwa ia tidak terganggu oleh “noise” atau kebisingan politik yang mengiringi setiap kunjungan luar negerinya. “Yang penting, saya yakin garis kerja saya untuk bangsa dan rakyat. Selama itu jelas, saya tak akan ragu,” katanya.
Komentarnya muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap frekuensi perjalanan dinas presiden ke luar negeri sejak ia menjabat. Beberapa pihak mengkhawatirkan anggaran diplomatik yang meningkat, sementara sebagian lain memandangnya sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global—terutama pasca konflik di Timur Tengah, ketegangan Laut Cina Selatan, dan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia tidak boleh menjadi penonton di panggung dunia. “Kita punya sejarah besar, punya posisi strategis, dan punya sumber daya. Tapi tanpa kehadiran aktif di kancah internasional, semua itu hanya potensi yang terpendam.”
Tak ada indikasi bahwa Prabowo menyalahkan Jokowi—sebaliknya, ia menggunakan perbandingan itu sebagai alat untuk memperkuat argumen bahwa diplomasi presiden harus dinilai dalam konteks zaman, bukan dengan standar yang kaku. Ia menegaskan bahwa setiap kepemimpinan punya tantangan dan cara sendiri, dan yang terpenting adalah hasilnya bagi kepentingan nasional.
