Sumbawanews.com,- Ketika kebijakan-kebijakan besar mulai menyentuh lapisan paling bawah masyarakat, justru serangan politik dan narasi negatif semakin gencar menghampiri Presiden Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan—setiap langkahnya yang berfokus pada kemandirian bangsa, pemberantasan korupsi, dan penguatan ketahanan pangan, selalu diiringi tuduhan, cibiran, bahkan distorsi yang tak jarang terasa lebih berbau kebencian daripada kritik konstruktif.
Prabowo, yang pernah gagal tiga kali meraih kursi presiden (2009, 2014, 2019), tetap memilih jalan demokrasi konstitusional. Kemenangannya pada Pemilu 2024 bukanlah hasil keberuntungan atau warisan nama keluarga, melainkan buah dari keteguhan prinsip, kegigihan politik, dan kepercayaan rakyat yang terus bertambah. Kini, sebagai presiden, ia memilih fokus pada hal-hal yang selama ini diabaikan: keadilan sosial, kemandirian pangan, dan pemulihan martabat bangsa.
Salah satu program paling nyata adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat—terutama ibu hamil dan anak-anak di daerah terpencil yang rentan stunting dan malnutrisi. Program ini bukan sekadar bantuan, tapi juga mesin pencipta lapangan kerja: lebih dari 1,3 juta tenaga kerja lokal terserap dalam rantai distribusi, produksi, dan logistiknya. Di tengah krisis biaya hidup, MBG menjadi pelita bagi jutaan keluarga yang selama ini hanya menunggu janji.
Di bidang hukum, Presiden Prabowo memperkuat Kejaksaan Agung untuk menindak tegas korupsi struktural. Tidak ada pilih kasih. Pejabat tinggi, pengusaha, bahkan tokoh yang pernah dekat dengan kekuasaan lama, kini berada di bawah sorotan hukum. Pemberantasan korupsi bukan lagi retorika—tapi tindakan nyata yang mengguncang sistem lama yang selama ini bersembunyi di balik kekebalan.
Pada level strategis, pemerintah memperkuat kedaulatan pangan dengan membangun cadangan strategis, merevitalisasi lahan pertanian, dan menghentikan eksploitasi asing terhadap sumber daya alam nasional. Indonesia yang dulu kerap dianggap “kacung” ekonomi global kini mulai menegakkan kepala, menolak ketergantungan, dan membangun sistem yang berbasis kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pasar asing.
Namun, ironisnya, semakin banyak program yang menyentuh kehidupan rakyat kecil, semakin keras pula serangan dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka yang selama ini menikmati sistem yang timpang, yang mengandalkan subsidi siluman, konsesi ilegal, atau kekuasaan yang tidak transparan, merasa terancam. Kritik yang seharusnya membangun justru berubah jadi serangan personal, disinformasi massal, dan narasi yang menggambarkan Prabowo sebagai otoriter—padahal semua kebijakannya lahir dari proses demokratis dan partisipatif.
Ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik. Ini adalah perang antara sistem lama yang ingin bertahan, dan kebangkitan baru yang ingin membangun Indonesia berdasarkan keadilan, bukan kekuasaan. Presiden Prabowo bukanlah tokoh yang sempurna—tapi ia adalah pemimpin yang memilih berdiri di sisi yang paling rentan, bukan yang paling berkuasa.
Dan itulah mengapa ia menjadi sasaran utama. Karena kebenaran yang menyentuh kehidupan nyata, justru paling ditakuti oleh mereka yang hidup dari kebohongan.
