Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan tekadnya untuk menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri hingga jenjang S1, sekaligus menjamin pemberian makan bergizi bagi anak-anak buruh dan petani. Pernyataan itu diingat kembali oleh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, dalam Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam diskusi yang berlangsung sekitar 10 hingga 15 tahun lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Said mengungkapkan, Presiden yang kini memimpin negara itu secara tegas menyampaikan: “Daripada uang APBN dikorupsi, lebih baik saya berikan makanan langsung kepada anak-anak buruh dan petani. Daripada disalahgunakan, saya berikan pendidikan gratis sampai D3 dan S1.”
Pernyataan itu, menurut Said, bukan sekadar janji politik masa lalu, melainkan prinsip yang kini terwujud dalam bentuk kebijakan nyata—seperti program makan bergizi gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sedang dijalankan pemerintah. “Meski anggarannya perlu dikoreksi, kami tidak bisa menolak kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Said.
Said yang sejak Pilpres 2014 telah mendukung Prabowo, menegaskan bahwa dukungan KSPI bukan sekadar strategi politik, tapi landasan ideologis. Ia menilai, visi Prabowo tentang keadilan sosial—yang menempatkan kesejahteraan buruh, petani, dan anak-anak miskin sebagai prioritas—sejalan dengan semangat perjuangan serikat pekerja.
Selain pendidikan dan pangan, Said juga menyebut bahwa Prabowo komitmen meningkatkan upah honorer secara bertahap. “Ini bukan janji kosong. Ini sedang dijalankan, meski perlu waktu dan ketekunan,” katanya.
Meski kebijakan pemerintah menuai pro dan kontra, Said menekankan bahwa demonstrasi tetap harus dihormati sebagai bentuk ekspresi demokrasi. Ia pun mengajak seluruh peserta Rakernas KSPI untuk menegaskan dukungan mereka kepada Presiden Prabowo dalam Kongres KSPI tahun depan. “Kami akan tetap bersama presiden. Bukan karena loyalitas pribadi, tapi karena visi yang sama: Indonesia yang adil, bukan hanya tumbuh, tapi merata.”
Said, yang dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden pada 8 Juni lalu, juga menyampaikan bahwa ia akan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden, termasuk soal pertumbuhan ekonomi 8 persen yang harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang adil. “Kami tidak menolak kekayaan, tapi kami menolak kemiskinan yang dibuat sistematis,” tegasnya.
Dengan latar belakang sebagai pemimpin serikat buruh yang tak pernah absen memperjuangkan hak-hak pekerja, Said menegaskan bahwa kesejahteraan buruh bukan sekadar soal gaji, tapi mencakup kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang menyeluruh. Semua ini, katanya, kini menjadi bagian dari agenda yang dibawa ke meja Presiden—bukan sebagai permintaan, tapi sebagai tanggung jawab bersama.
