Sumbawanews.com,- Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak punya legitimasi moral untuk menuntut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tak bersikap “abu-abu” dalam hubungannya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, PKB adalah partai yang kalah dalam Pilpres 2024—sama seperti PDIP—sehingga tidak berwenang mengatur posisi politik partai lain.
“Yang berhak mendesak PDIP agar jelas posisinya, hanya Gerindra—partai pemenang Pilpres. Bukan PKB, yang juga tidak menang,” tegas Adi dalam wawancara dengan detikNews, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan ini merespons komentar Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, yang sebelumnya meminta PDIP mengambil sikap tegas: apakah sebagai oposisi atau koalisi, jangan berada di zona abu-abu. Jazilul menyebut ketidakjelasan posisi PDIP bisa membingungkan publik, terutama dalam upaya mewujudkan janji-janji presiden.
Adi menilai, pernyataan PKB itu justru respons emosional terhadap tudingan bahwa seorang politisi PDIP, Andi Widjajanto, terlibat dalam aksi demonstrasi di Jakarta. “PKB ingin membalas dengan menekan PDIP agar ‘bersih’ dari aksi jalanan. Tapi mereka lupa, mereka sendiri bukan pemenang. Mereka tidak punya posisi untuk menghakimi,” ujar Adi.
Ia menjelaskan, PDIP memang sengaja memilih posisi sebagai “partai penyeimbang di luar pemerintah,” seperti ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. Posisi ini, menurut Adi, bukan kebingungan, tapi strategi berbasis DNA politik partai yang pernah menjadi oposisi tajam di era SBY.
“PDIP punya sejarah oposisi yang kredibel. Mereka tidak perlu diatur oleh partai yang kalah. Bahkan, banyak kalangan yang justru berharap PDIP menjadi oposisi kritis—karena di tengah kelemahan oposisi lain, suara mereka masih punya bobot,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah partai lain seperti Demokrat dan PKS justru memberi respons berbeda. Demokrat menyebut PDIP memang memilih “di luar pemerintah,” sementara PKS mengingatkan bahwa PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun di masa Jokowi—sehingga tuduhan “abu-abu” terasa hipokrit.
Adi menekankan, dalam dinamika politik pasca-Pilpres, yang berhak menentukan arah koalisi atau oposisi adalah partai yang mendapat mandat rakyat secara langsung—bukan yang hanya mengandalkan suara di DPR.
“Politik bukan soal siapa yang paling keras suaranya. Tapi siapa yang punya legitimasi dari rakyat. PKB bisa kritik, tapi jangan dengan nada menghakimi. Mereka bukan pemimpin, mereka peserta,” pungkasnya.
Sementara itu, PDIP tetap pada posisinya: tidak bergabung dalam koalisi pemerintah, tapi juga tidak menjadi oposisi radikal. Mereka memilih jalan tengah—kritik konstruktif, tanpa memutuskan hubungan dengan presiden. Sebuah strategi yang, menurut analis, justru mempertahankan pengaruh politiknya di tengah polarisasi yang semakin tajam.
