Sumbawanews.com,- Tim Kejaksaan Agung hingga kini masih melakukan penggeledahan mendalam di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, setelah memulai operasi sejak pukul 02.00 WIB. Lebih dari sepuluh jam berlalu, gedung yang biasanya ramai oleh aktivitas karyawan kini terlihat sepi, dengan seluruh staf dilarang masuk dan diminta menunggu di luar area gedung.
Penggeledahan yang dilakukan oleh satuan tugas pidana khusus (Pidsus) Kejagung ini berlangsung tepat sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya—Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya. Pencopotan mendadak itu langsung memicu spekulasi luas terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), meskipun Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses tersebut bagian dari audit internal yang sedang berjalan.
Kejagung secara resmi mengonfirmasi keberadaan timnya di lokasi. “Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” ujar Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, melalui pesan tertulis.
Saat ini, belum ada konfirmasi resmi apakah Dadan Hindayana telah diperiksa atau bahkan ditahan. Namun, sumber di dalam lingkungan Kejagung menyebut bahwa penyidik sedang mengumpulkan dokumen keuangan, data kontrak, serta arsip komunikasi terkait program gizi nasional yang menjadi fokus utama penyelidikan.
Para karyawan yang datang pagi itu terkejut saat dilarang masuk. Sebagian memilih duduk di teras gedung, menatap barisan petugas keamanan dan jaksa yang berlalu-lalang dengan tas berisi bukti dan perangkat digital. Di dalam, ruang kerja, arsip, hingga server komputer menjadi sasaran pemeriksaan saksama.
Kasus ini menandai salah satu intervensi hukum paling signifikan terhadap lembaga pelayanan publik di bawah Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dugaan korupsi terbukti, dampaknya bisa meluas ke jaringan distribusi bahan gizi yang menjangkau jutaan keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut, tetapi tekanan publik terus meningkat. Masyarakat menanti kejelasan: apakah ini hanya pembersihan internal, atau awal dari jaringan korupsi yang lebih besar?
