Sumbawanews.com,- Jakarta – PDI Perjuangan menanggapi tajam sindiran dari Partai Golkar yang mempertanyakan peran politiknya di luar pemerintahan. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan, partainya tidak pernah “candu kekuasaan” seperti yang dituduhkan. “Kami bukan partai yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Tanpa jabatan, kami tidak mati. Kami justru hidup ketika menjadi penyeimbang,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).
Sindiran Golkar yang menyiratkan PDIP tidak produktif karena tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, langsung dibalas dengan tegas. Deddy menilai, partai yang selalu berpihak pada penguasa—meski kalah dalam pemilu—menunjukkan pola pikir yang tidak demokratis. “Kalau semua partai masuk pemerintahan, siapa yang akan mengawasi? Siapa yang akan mengkritik kebijakan yang keliru? Jangan salah, kebebasan mengkritik bukan pengkhianatan, tapi tulang punggung demokrasi,” tegasnya.
Deddy menekankan bahwa peran PDIP di DPR bukan sekadar hadir, tapi aktif menjalankan fungsi check and balance. Ia mencontohkan, partainya tetap mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun tidak segan menolak atau mengoreksi keputusan yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan publik. “Kami tidak anti-pemerintah, tapi pro-keadilan. Bukan kekuasaan yang kami cari, tapi keseimbangan yang menjaga negara dari otoritarianisme.”
Ia membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara otoriter yang menghapus peran oposisi. “Di Korea Utara atau Tiongkok, semua partai berada dalam satu blok. Di sana, tidak ada ruang untuk perbedaan. Di Indonesia, perbedaan bukan ancaman—ia adalah kekuatan. Jika semua partai hanya jadi pendukung, maka kritik akan berpindah ke jalanan, dalam bentuk demonstrasi. Itu yang kita hindari.”
Deddy juga menegaskan, PDIP menghormati partai-partai yang memilih bergabung dengan pemerintah. Namun, ia menyerukan agar Golkar dan koalisi lainnya juga menghormati keputusan partai yang memilih jadi oposisi konstruktif. “Jangan menilai keberanian untuk berdiri sendiri sebagai kegagalan. Ini adalah pilihan etis, bukan strategi politik semata.”
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024, di mana koalisi pendukung Presiden Prabowo menguasai mayoritas kursi di DPR. PDIP, meski tetap menjadi partai terbesar kedua, memilih untuk tidak bergabung dalam pemerintahan, dan justru memperkuat posisinya sebagai pengawas kritis terhadap kebijakan eksekutif.
Dengan tegas, Deddy menutup pernyataannya: “Kami tidak butuh kursi untuk merasa berkuasa. Kami butuh keberanian untuk berkata benar—bahkan ketika suara itu tidak populer.”
