Sumbawanews.com,- Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa militer Myanmar telah menewaskan setidaknya 702 warga sipil dalam enam bulan terakhir, sejak Agustus 2025 hingga Januari 2026. Angka ini mencatat salah satu periode paling mematikan sejak kudeta berdarah pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil yang demokratis. Dari jumlah itu, 224 korban adalah perempuan dan 153 di antaranya anak-anak—menunjukkan bahwa serangan terhadap warga tak bersenjata semakin sistematis dan tak mengenal batas.
Serangan udara tetap menjadi senjata paling mematikan, dengan wilayah Sagaing menjadi episentrum kekerasan. Di sana, 191 nyawa melayang, termasuk 60 perempuan dan 30 anak. Pada Oktober 2025, sebuah serangan udara menghantam kerumunan warga yang sedang mengikuti kegiatan penyalaan lilin di Chaung-U, sebuah tradisi Buddha yang bertepatan dengan masa Vassa. Mereka sedang menyerukan pembebasan tahanan politik, menolak wajib militer, dan menolak pemilu yang dianggap ilegal. 23 orang tewas, empat di antaranya anak-anak. Di bulan Desember, pesawat tempur militer kembali mengebom kedai teh di Tabayin, saat warga berkumpul menonton pertandingan sepak bola—19 tewas, 20 terluka.
Laporan PBB menegaskan bahwa serangan ini bukan kecelakaan, tapi bagian dari strategi militer untuk menekan perlawanan sipil dan menghancurkan semangat perlawanan di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Pemilu yang digelar pada April 2026, yang menobatkan Jenderal Min Aung Hlaing sebagai presiden, dinilai sebagai upaya memperkuat legitimasi tirani. Partai oposisi utama dilarang berpartisipasi, sebagian besar wilayah konflik tidak bisa memilih, dan parlemen kini didominasi oleh loyalis militer. Dengan 25 persen kursi dijamin untuk militer secara konstitusional, dan partai yang didukung militer—USDP—menguasai hampir 80 persen kursi sisa, pemilu itu lebih mirip formalitas politik daripada ekspresi demokrasi.
Di tengah kehancuran, bantuan internasional justru mengecil. “Seolah-olah rakyat Myanmar belum cukup menderita di tangan militer, kini mereka tampaknya telah dilupakan oleh dunia luar,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Ia memperingatkan bahwa pengurangan pendanaan bagi organisasi lokal yang melindungi warga sipil hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah memaksa jutaan orang mengungsi.
Sementara itu, etnis Rohingya terus menjadi sasaran kekerasan sistemik—dari perekrutan paksa oleh kelompok bersenjata hingga kekerasan seksual dan penangkapan sewenang-wenang. Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan, masih ditahan dalam isolasi total. Putranya terus mendesak pemerintah untuk membuktikan bahwa ibunya masih hidup, sementara dunia terus menunggu tindakan nyata.
Militer kini mengandalkan teknologi drone dan wajib militer wajib untuk memperkuat kendali. Namun, di balik keberhasilan taktisnya, mereka gagal menangkap hati rakyat. Setiap ledakan, setiap serangan udara, setiap nyawa anak yang jatuh di depan sekolah atau kedai teh—semua itu bukan hanya korban perang, tapi juga suara-suara yang tak pernah padam: suara yang menuntut keadilan, kebebasan, dan penghentian kekerasan yang tak berujung.
