Sumbawanews.com,- Pimpinan Pusat Muhammadiyah berencana menyampaikan hasil kajian mendalam mengenai sejumlah kebijakan pemerintah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan langsung yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Evaluasi ini mencakup dampak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan pertemuan ini bukanlah bentuk oposisi, melainkan upaya kenegarawanan untuk memberikan masukan konstruktif berbasis riset. “Kami ingin mengingatkan pemerintah dengan cara kritis, etis, dan berbasis data—bukan untuk menyerang, tapi untuk memperbaiki,” ujarnya usai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Salah satu fokus utama evaluasi adalah sejumlah PSN yang dinilai menimbulkan krisis sosial dan hak asasi manusia. Muhammadiyah mencatat adanya pemiskinan sistemik di wilayah-wilayah seperti Wadas, Rempang, Ternate, hingga Papua, di mana masyarakat lokal mengalami kehilangan akses terhadap tanah, sumber daya, dan hak-hak dasar akibat pelaksanaan proyek yang kurang transparan dan partisipatif. “Ini bukan sekadar konflik lahan, tapi pemiskinan ekonomi, budaya, hukum, dan identitas,” tegas Busyro.
Program MBG, yang menjadi salah satu signature kebijakan pemerintahan Prabowo, juga menjadi sorotan tajam. Meski pemerintah telah mengambil langkah korektif seperti moratorium pembukaan dapur baru dan penataan ulang penerima manfaat, Muhammadiyah menilai langkah tersebut masih bersifat teknis dan tidak menyentuh akar masalah: desain program yang dibuat tanpa konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat. “Jangan hanya mengganti penerima, tapi evaluasi dulu seluruh sistemnya. Bahkan, sementara waktu, hentikan dulu program ini agar bisa direvisi secara utuh,” ujar Busyro.
Selain itu, Muhammadiyah mengkhawatirkan melemahnya ruang demokrasi. Busyro menyoroti maraknya pelabelan negatif terhadap kritikus pemerintah—seperti disebut “antek asing” atau “penghancur negara”—yang justru menghambat dialog konstruktif. Ia membandingkan situasi saat ini dengan atmosfer sosial-politik menjelang Reformasi 1998, di mana ketidakpuasan publik terakumulasi dan tidak direspons dengan terbuka. “Jika kritik dianggap pengkhianatan, maka kita sedang membangun fondasi untuk kekacauan baru,” katanya.
Ia menekankan bahwa kehadiran Muhammadiyah bukan sebagai oposan, melainkan sebagai mitra yang peduli. “Kami percaya demokrasi tidak bisa hidup tanpa ruang untuk menyampaikan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Kami berharap Presiden bersedia mendengar, bukan hanya memerintah.”
Busyro juga meminta para pejabat di lingkaran Presiden tidak mempersulit akses masyarakat sipil untuk menyampaikan realitas di lapangan. “Jangan sampai ada yang menghalangi suara rakyat sampai ke meja Presiden. Itu bukan keamanan, itu ketakutan.”
Muhammadiyah menegaskan bahwa pertemuan ini akan dilakukan secara tertutup dan profesional, tanpa press release atau spekulasi publik. Tujuannya jelas: membangun dialog, bukan menciptakan polemik. “Kami ingin pemerintah mendengar, bukan hanya membaca laporan. Karena negara yang sehat adalah yang bisa mendengar kritiknya sendiri.”
