Sumbawanews.com,- Komisi IX DPR mendukung rencana pemerintah menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer di berbagai daerah. Langkah ini dianggap sebagai solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli dengan anggaran publik tetap memberi manfaat nyata, meski proses pengadaannya menuai kritik tajam.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan setuju dengan rencana hibah tersebut. “Kami mendukung agar barang yang sudah dibeli tidak menjadi beban mati, tapi bisa dimanfaatkan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026). Ia merujuk pada pernyataan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang mengungkapkan rencana penyaluran motor listrik itu kepada guru-guru honorer yang bertugas di daerah terpencil.
Namun, dukungan itu disertai kekecewaan mendalam terhadap cara pengadaan kendaraan tersebut. Yahya menegaskan, sejak awal pihaknya tidak sependapat dengan pembelian motor listrik untuk SPPG. “Para petugas dapur MBG tidak butuh mobilitas tinggi. Mereka bekerja di lokasi tetap, mengolah dan mendistribusikan makanan. Mengapa harus beli motor listrik?” tanyanya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Komisi IX tidak pernah menerima laporan resmi terkait pengadaan 1.150 unit motor listrik senilai puluhan miliar rupiah. “Tanpa laporan, tanpa evaluasi, tanpa kajian kebutuhan—ini jelas melanggar prinsip pengawasan anggaran,” katanya. Ia menilai, proses pengadaan ini gagal menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas, sehingga memicu dugaan penyimpangan.
Kritik tajam juga menyasar kelayakan penyedia barang. Yahya menyebut perusahaan yang memenangkan tender tidak memiliki jaringan dealer, layanan purna jual, maupun ketersediaan suku cadang. “Bagaimana bisa motor listrik dipakai jangka panjang kalau tidak ada tempat servis? Ini seperti beli mobil tanpa bengkel,” ujarnya.
Yang paling memprihatinkan, menurut politikus Partai Golkar itu, adalah dugaan penggelembungan harga. “Harganya di-mark up. Ini bukan soal efisiensi, tapi soal kecurangan,” tegasnya. Ia meminta agar kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran yang terkait dengan pengadaan ini.
Sementara itu, Agustina Arumsari, yang menjadi juru bicara BGN, hanya memberikan pernyataan singkat saat dikonfirmasi. Ia menyatakan bahwa seluruh aset BGN tahun 2025 sedang disisir ulang untuk memastikan tidak ada pembelian yang sia-sia. “Kami ingin belanja negara benar-benar bermanfaat. Ini bagian dari efisiensi anggaran,” katanya pada konferensi pers 18 Juni lalu, tanpa memberikan rincian teknis atau data pendukung.
Penghibahan motor listrik ke guru honorer memang terdengar simbolis dan manusiawi—terutama mengingat banyak guru honorer yang masih kesulitan mobilitas untuk menjangkau sekolah-sekolah terpencil. Namun, di balik narasi kemanusiaan itu, tersimpan luka besar: bagaimana uang rakyat bisa terbuang percuma karena pengadaan yang tidak berbasis kebutuhan, lalu diselamatkan dengan cara yang terkesan darurat.
Kini, yang menjadi pertanyaan publik bukan lagi apakah motor itu akan diberikan, tapi: siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan awal? Dan apakah hibah ini sekadar penutup luka, atau justru menjadi pintu masuk bagi praktik pengadaan yang lebih buruk di masa depan?
BGN sendiri masih dalam proses audit oleh kejaksaan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai jumlah pasti motor yang akan dihibahkan, kriteria penerima, maupun mekanisme distribusinya. Yang jelas, di tengah tuntutan kesejahteraan guru honorer yang belum kunjung terpenuhi, keputusan ini menjadi ujian seberapa serius pemerintah menangani tata kelola anggaran pendidikan.
